Kekayaan Adies Kadir yang Dinonaktifkan Golkar dari DPR, Setelah Pernyataan Kontroversial Soal Tunjangan Rumah 

JAKARTA, iNews.id - Kekayaan Adies Kadir yang dinonaktifkan Golkar dari DPR menarik perhatian publik setelah kontroversi pernyataannya soal tunjangan rumah anggota DPR. Adies Kadir, politisi Partai Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029, mengalami penonaktifan oleh partainya pada 1 September 2025. 

Keputusan ini diambil setelah pihak Golkar mencermati dinamika masyarakat dan aspirasi yang berkembang saat ini. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara lengkap mengenai kekayaan Adies Kadir serta latar belakang penonaktifannya dari DPR.

Profil Singkat Adies Kadir

Adies Kadir merupakan salah satu kader Partai Golkar yang cukup dikenal di panggung politik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR yang menangani bidang hukum, HAM, dan keamanan sebelum akhirnya terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Kiprah politiknya menempatkannya sebagai tokoh penting di parlemen yang kerap menjadi sorotan publik.

Namun, baru-baru ini, namanya mencuat tajam bukan hanya karena kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR, tetapi juga karena kontroversi pernyataan yang menyangkut tunjangan rumah bagi anggota DPR. Pernyataan yang dianggap salah perhitungan ini memicu reaksi keras dari masyarakat luas dan media. 

Akibatnya, Partai Golkar memutuskan untuk menonaktifkan Adies dari jabatan sebagai anggota DPR sekaligus dari posisi wakil ketua DPR mulai tanggal 1 September 2025.

Kekayaan Adies Kadir Terungkap

Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah kekayaan Adies Kadir yang dinonaktifkan Golkar dari DPR. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, Adies Kadir memiliki total harta kekayaan sebesar Rp14,39 miliar. Angka ini merupakan kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya sekitar Rp11,17 miliar, yang menandakan peningkatan aset dan keuangan pribadi selama aktif di dunia politik.

Rincian kekayaan Adies Kadir terdiri dari beberapa grup aset utama, antara lain:

• Tanah dan bangunan di Surabaya dan Bekasi dengan nilai total mencapai Rp6,49 miliar, termasuk tanah dan bangunan seluas 288 m²/480 m² senilai Rp2,97 miliar di Surabaya.
• Empat unit kendaraan mewah bernilai Rp3,05 miliar, terdiri dari Mitsubishi Pajero SUV (2017), BMW Sedan (2019), Toyota Alphard (2021), dan Land Rover Defender (2021).
• Harta bergerak lainnya senilai Rp1,64 miliar termasuk barang berharga.
• Kas dan setara kas senilai Rp3,20 miliar tanpa ada utang yang membebani.

Koleksi kendaraan dan nilai aset properti yang besar menjadi gambaran gaya hidup dan investasi Adies selama menjabat. Meski demikian, pengungkapan ini juga menambah sorotan masyarakat tentang kesenjangan antara wakil rakyat dengan masyarakat umum, terutama setelah kontroversi tunjangan.

Kontroversi Tunjangan Rumah dan Penonaktifan

Penonaktifan Adies Kadir oleh Partai Golkar bermula dari pernyataannya yang kontroversial soal tunjangan rumah anggota DPR. Dalam wawancara tanggal 19 Agustus 2025, Adies menyebut bahwa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan jika dikalikan hari kerja 26 hari maka menjadi "Rp78 juta per bulan", dan mengatakan "mereka masih nombok" untuk kebutuhan lain. Pernyataan ini viral dan dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Setelah mendapat kritik tajam, Adies meralat pernyataannya, menjelaskan bahwa Rp3 juta per bulan adalah uang kos untuk anggota DPR yang tidak mendapatkan rumah dinas. Namun dampaknya sudah besar dan menjadi sorotan utama. Partai Golkar kemudian menonaktifkan Adies Kadir dari jabatan anggota DPR dan wakil ketua DPR efektif 1 September 2025.

Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan keputusan ini diambil untuk menegakkan disiplin dan etika kader serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menjadi pedoman perjuangan partai.

Kekayaan Adies Kadir yang dinonaktifkan Golkar dari DPR mencapai Rp14,39 miliar berdasarkan LHKPN 2024 dengan aset utama berupa tanah, bangunan, kendaraan mewah, dan kas. Penonaktifan Adies oleh Golkar per 1 September 2025 merupakan respons atas pernyataannya yang kontroversial soal tunjangan rumah anggota DPR yang viral dan menuai kecaman publik.