Pertumbuhan Kredit Maret 2025 Melambat, Gubernur BI Ungkap Penyebabnya

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mencatat, pertumbuhan kredit perbankan pada Maret 2025 sebesar 9,16 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). 

Angka tersebut menunjukkan perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2025 yang mencapai 10,30 persen (yoy).

"Pertumbuhan kredit pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,16 persen (yoy), lebih rendah dari 10,30 persen (yoy) pada Februari 2025," ujar Perry dalam pengumuman hasil RDG BI periode April 2025 di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, Perry merinci, pertumbuhan kredit berdasarkan jenis penggunaan. Kredit investasi masih mencatatkan pertumbuhan yang relatif tinggi sebesar 13,36 persen (yoy). 

Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi tercatat sebesar 9,32 persen (yoy) dan kredit modal kerja tumbuh sebesar 6,51 persen (yoy).

Dari sisi penawaran, BI menilai, minat penyaluran kredit (lending standard) dan kondisi likuiditas perbankan masih memadai. 

Namun, Perry mengakui, sejumlah bank mulai menghadapi kendala dalam meningkatkan pendanaan, baik dari Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun sumber pendanaan lainnya untuk mendukung penyaluran kredit.

Dari sisi permintaan, kontribusi utama pertumbuhan kredit pada Maret 2025 berasal dari sektor industri, pertambangan, dan jasa sosial. 

Sementara itu, kontribusi pertumbuhan kredit pada sektor konstruksi dan perdagangan masih terbatas. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 9,18 persen (yoy), dan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh sebesar 1,95 persen (yoy).

Menyoroti prospek ke depan, Perry mengingatkan akan berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik. 

Risiko-risiko ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi permintaan kredit dan preferensi perbankan dalam menempatkan aset likuid.

BI memproyeksikan, pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan menuju batas bawah kisaran 11-13 persen.

Untuk mencapai target tersebut, BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), serta memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan dalam rangka manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.

"BI juga akan terus mempererat koordinasi dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi," tutur Perry.

(Fiki Ariyanti)