Jokowi soal Hilirisasi RI Ditentang Lembaga Internasional: Industrinya Sudah Jadi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya konsistensi dan stabilitas politik dalam memanfaatkan momentum puncak bonus demografi di tahun 2045 dan menyentuh pada tantangan-tantangan seperti hilirisasi yang dihadapi Indonesia. Meski ditentang oleh lembaga internasional, Jokowi menyebut bahwa hilirisasi harus tetap berlanjut demi membangun industri nasional.

Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) XII Tahun 2024 di Mercure Convention Center, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

"Saya yakin kita mungkin akan kalah lagi. Tetapi industrinya sudah jadi. Kita undur-undur enggak apa-apa mundur, industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing itu membutuhkan waktu," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menegaskan tekad Indonesia untuk memanfaatkan puncak bonus demografi di tahun 2045. Menurutnya, Indonesia memiliki kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik karena 68 persen penduduknya berada dalam rentang usia produktif.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki peluang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju saat puncak bonus demografi di tahun 2045, saat itu kesempatan kita," tuturnya.

Jokowi pun membandingkan situasi di sejumlah negara yang gagal memanfaatkan momentum bonus demografi. Namun, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk meraih kesuksesan untuk menjadi negara maju melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kita juga ingin seperti itu, ingin menjadi negara maju. Melihat yang gagal dan melihat yang berhasil, kenapa gagal dan kenapa berhasil. Dan kita harapkan Indonesia Emas betul-betul terjadi di 2045 yang akan datang," ucapnya.

Jokowi juga menjelaskan upaya Indonesia yang telah meningkatkan nilai tambah dan penerimaan negara melalui industri seperti nikel dan Freeport, yang kini mayoritas sahamnya dimiliki oleh Indonesia.

"Jangan ada bayangan di sini Freeport itu (milik) Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen, dan pendapatan Freeport 70 persen masuk ke negara, 70 persen. Begitu nai lagi menjadi 61 persen nantinya, 80 persen akan masuk ke negara," katanya.