HENDARMANKetua Dewan Pakar JFAK INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor
Apakah benar apabila ada sebuah pernyataan bahwa seseorang tidak akan berprestasi apabila tidak memiliki karakter? Pernyataan ini didasarkan atas asumsi bahwa karakter dan prestasi dipandang sebagai dua hal yang saling melengkapi dan tidak mungkin dibiarkan tumbuhkembang secara parsial atau sendiri-sendiri.
Secara sekilas pemikiran ini tampak logis. Logis karena adanya anggapan bahwa karakter dianggap sebagai fondasi, sementara prestasi merupakan hasil akhir dari proses pendidikan. Dengan demikian, menyatukan proses tumbuhkembang kedua hal tersebut dinilai dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pembinaan generasi muda.
Namun demikian, dari perspektif kebijakan publik dan teori pendidikan, gagasan tersebut justru perlu dikaji secara lebih hati-hati. Karakter dan prestasi memang sama-sama penting dalam pembangunan sumber daya manusia, tetapi keduanya tidak selalu memiliki hubungan yang linear atau otomatis. Menyatukan dua fungsi yang memiliki pendekatan, instrumen, dan orientasi berbeda justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam tata kelola pendidikan.
Penyederhanaan RelasiMenyatukan karakter dan prestasi ditengarai akan memunculkan perbedaan pandangan yaitu bahwa karakter dan prestasi sesungguhnya merupakan dua hal yang secara alami berjalan paralel. Dalam praktiknya, asumsi ini mungkin saja tidak selalu benar. Mengapa? Yang dipahami secara normatif selama ini, karakter berkaitan dengan nilai-nilai moral, integritas, tanggung jawab, empati, serta orientasi etis seseorang dalam kehidupan sosial. Sementara itu, prestasi lebih berkaitan dengan pencapaian dalam bidang tertentu baik akademik, olahraga, seni, maupun inovasi.Berbagai fakta menunjukkan bahwa seseorang dapat memiliki prestasi tinggi tanpa selalu menunjukkan karakter yang baik. Sebaliknya, seseorang dapat memiliki karakter kuat namun tidak selalu mencapai prestasi yang menonjol dalam sistem kompetisi formal.
Dalam literatur pendidikan, perbedaan ini juga diakui. Lawrence Kohlberg, misalnya, menekankan bahwa perkembangan moral merupakan proses bertahap yang berkaitan dengan kemampuan seseorang menilai benar dan salah. Sementara itu, teori prestasi belajar lebih banyak berkaitan dengan motivasi, kemampuan kognitif, kesempatan belajar, dan dukungan lingkungan. Artinya, perkembangan karakter dan pencapaian prestasi memiliki jalur perkembangan yang berbeda.
Hal lain yaitu apabila ditelaah lebih jauh, karakter dan prestasi dibangun melalui paradigma pembinaan yang tidak sama. Pembinaan karakter bertumpu pada pembentukan nilai dan kebiasaan jangka panjang. Prosesnya bersifat kultural dan kontekstual, berlangsung melalui keteladanan, pengalaman sosial, serta internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, pembinaan prestasi lebih banyak menggunakan pendekatan kompetisi dan pengembangan talenta. Sistemnya menuntut seleksi, pembinaan intensif, serta pengukuran capaian yang jelas.
Dalam teori pendidikan karakter yang dikembangkan Thomas Lickona, pendidikan karakter mencakup tiga komponen utama, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ketiganya membutuhkan proses pembelajaran yang berkesinambungan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Sementara itu, dalam teori psikologi prestasi, David McClelland menjelaskan bahwa pencapaian prestasi sangat dipengaruhi oleh need for achievement. Artinya bahwa prestasi dicapai akibat adanya dorongan individu untuk mencapai standar keberhasilan tertentu.Perbedaan paradigma ini menunjukkan bahwa karakter dan prestasi tidak selalu berada dalam satu jalur kebijakan yang sama.
Sinergi Tanpa Harus MeleburPenjelasan sederhana terkait relasi antara karakter dan prestasi, mengindikasikan bahwa tampaknya pendekatan yang lebih tepat adalah memperkuat sinergi kebijakan tanpa harus meleburkan ke dalam fungsi tertentu. Apabila ini disepakati maka ada beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan.Pertama, mempertahankan pengembangan karakter dan prestasi dengan memisahkan mandat jelas bagi yang diberikan tanggung jawab. Yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana membangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat.
Kedua, program dirancang secara eksplisit dengan mengintegrasikan dimensi karakter dalam pembinaan prestasi. Misalnya, dalam pembinaan atlet muda, peserta tidak hanya dilatih kemampuan teknis tetapi juga nilai sportivitas, disiplin, dan integritas.
Ketiga, memperkuat indikator keberhasilan yang berbeda. Keberhasilan pembinaan karakter tidak semata-mata diukur melalui kemenangan kompetisi. Sedangkan keberhasilan pembinaan prestasi tidak harus selalu dijadikan indikator keberhasilan pendidikan karakter.
Pendekatan dengan menggunakan ketiga alternatif tersebut tampaknya lebih realistis karena mengakui kompleksitas perkembangan manusia.
Keseimbangan dalam Desain KebijakanDalam perspektif kebijakan publik, perubahan seharusnya dilakukan apabila terdapat bukti kuat bahwa penggabungan akan meningkatkan efektivitas. Tanpa dasar konseptual yang jelas, penggabungan justru dapat menimbulkan disfungsi baru. Paling tidak ada tiga rekomendasi yang dapat dipertimbangkan.Pertama, perlu dilakukan kajian akademik yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pendidikan karakter dan pembinaan prestasi. Kajian ini penting agar kebijakan yang diambil memiliki dasar teoritis yang kuat.
Kedua, penguatan karakter sebaiknya tetap diposisikan sebagai gerakan kultural dalam pendidikan. Ini artinya bukan semata-mata dimaknai sebagai instrumen untuk mencapai prestasi kompetitif.
Ketiga, pembinaan prestasi perlu terus dikembangkan sebagai strategi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta anak bangsa secara sistematis.
Dengan kata lain, karakter dan prestasi sebaiknya dipahami sebagai dua pilar penting dalam pendidikan nasional. Kedua pilar ini dipersyaratkan untuk saling melengkapi, tetapi tidak harus dipaksakan berada dalam satu struktur.
Menarik untuk diingat bahwa pendidikan yang baik bukan hanya menghasilkan individu berprestasi, tetapi juga manusia yang memiliki integritas dan tanggung jawab sosial. Tantangannya adalah bagaimana merancang kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara keduanya.