JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025. Pertemuan tersebut membahas laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah menjelang akhir 2025.
Usai pertemuan, Muhammad Qodari menyampaikan Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih. Beberapa program yang dibahas antara lain perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peran Danantara yang dinilai semakin berpengaruh, serta rencana pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah memasuki tahap pembangunan gerai.
“Bapak Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini,” ujar Qodari usai pertemuan, dikutip Rabu (31/12/2025).
Qodari menambahkan, Presiden Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap capaian pembangunan pada periode 2026–2027. Menurutnya, seluruh program prioritas pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional.
“Beliau tadi menyebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berlipat ganda pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat, insyaallah, tahun depan,” ungkap Qodari.
Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana, Qodari menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Ia menyebut pemerintah telah melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan.
“Insya Allah tidak (menghambat) karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan di depan. Ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum, yang semua kita ketahui, baik itu untuk penataan kebun sawit maupun mencegah penyelundupan, maupun juga untuk nanti tambang,” ucap Qodari.
Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait percepatan program renovasi rumah. Fahri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah dalam APBN Tahun 2026.
“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, tantangan utama pelaksanaan renovasi rumah, khususnya di wilayah perkotaan, terletak pada keterbatasan lahan serta kompleksitas persoalan tata ruang. Pemerintah pun tengah menyiapkan mekanisme percepatan melalui regulasi khusus.
“Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini, kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Dan inilah yang sedang kami desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan, mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan,” pungkasnya.