Reses Masa Persidangan, Dewan Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah
SEMARANG, iNews.id DPRD Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan reses masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2022/2023. Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman SS mengatakan, reses masa persidangan kedua ini fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikannya di sela-sela menerima audensi GP Ansor Kecamatan Bonang, Demak, di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 1 Edung DPRD Jawa Tengah.
Sebelumnya dalam pembukaan Musrenbang 2023, Sukirman memberikan penegasan mengenai kondisi kemiskinan di Jateng terutama di daerah-daerah yang masuk wilayah ekstrem.
Dia meminta gubernur sampai bupati/wali kota supaya mendata secara detail kembali kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Dengan validitas data kemiskinan yang terbarukan, pemerintah daerah dapat fokus menangani serta mengurangi jumlah kasus di daerah masing-masing. DPRD menyoroti tentang penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
Dalam konteks kemiskinan, dalam program yang sudah dicanangkan Gubernur Jawa Tengah, kepala daerah bisa lebih detail mendata seluruh warga-warga yang miskin. Mungkin memang agak kerepotan, harapannya angka kemiskinan dapat kita turunkan, ujar Politikus PKB ini.
Dia berharap soal kemiskinan dan keamanan wilayah menjelang Pilkada serentak, dapat menjadi isu strategis dan menjadi kebijakan prioritas dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026.
Jadi hal tersebut bisa benar-benar menjadi kerangka pikir perjuangan kita bersama, tandasnya. Sukirman juga menyampaikan, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 masih ditemukan beberapa target sama, bahkan ada yang menurun dari tahun sebelumnya. Untuk itu, beberapa harus dikoreksi supaya menjadi lebih baik lagi.
Sebagai contoh, kemiskinan pada 2024 dan 2025 ditargetkan sama sama dalam dokumen RPD di tahun 2024-2026, yaitu 9,06 persen sampai 8,96 persen. Selanjutkan indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 66,28 sampai 66,30. Di mana target tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 67,53, kata Sukirman.
Adapun dalam bidang politik, lanjutnya, DPRD juga memfokuskan untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, baik melalui pemilu presiden, DPR-RI, DPRD maupun Kepala Daerah.
Sehingga kondusivitas salah satu wilayah menjadi perhatian untuk RPD 2024-2026, RPKD Provinsi Jawa Tengah 2024 untuk menjadikan kehidupan masyarakat aman, damai dan bersatu, katanya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, pada 17 Januari 2023, Presiden meminta supaya angka kemiskinan ekstrem pada 2024 harus berada pada 0 persen.
Target yang hendak dicapai itu tidak mudah. Pada 2022, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional, termasuk Jawa Tengah.
Menurutnya, di Jawa Tengah pada September 2022 meningkat menjadi 10,98 persen dari posisi Maret 10,93 persen. Selain itu, pada 2024 tentu harus menjadi perhatian dalam stabilitas ekonomi dan politik6 karena masuk tahun politik.
Semuanya sudah ada datanya. Artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan, ujarnya.
