120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Gibran Dinilai Tak Lagi Penuhi Syarat Wapres
JAKARTA, iNews.id — Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Usulan tersebut diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustofa dalam rapat bersama perwakilan pengusul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Adapun rincian anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR.
“Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat Anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” ujarnya.
Dia menambahkan, berdasarkan materi yang disampaikan para pengusul, HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.
Pasal tersebut mengatur hak menyatakan pendapat DPR atas dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai Wapres Republik Indonesia.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tutur Saan.
Saan menegaskan, usulan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.
