MAKI Minta Polri Waspadai Serangan Balik usai Ungkap Kasus Febrie: Jangan Terpengaruh!

JAKARTA, iNews.id – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Polri mewaspadai serangan balik dari pihak-pihak yang diduga berkepentingan setelah pengungkapan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah. Boyamin menilai Polri harus tetap fokus menuntaskan proses penegakan hukum dan tidak terpengaruh berbagai upaya yang dapat mengganggu jalannya penyidikan.

"Menurut saya Polri harus tetap fokus mengusut tuntas kasus korupsi. Jangan terpengaruh dengan serangan balik para koruptor yang mengincar Polri dan pimpinan Polri," kata Boyamin saat dihubungi, Kamis (30/7/2026).

Menurut Boyamin, maraknya informasi bohong dan fitnah yang beredar di media sosial, khususnya yang menyasar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri, diduga merupakan upaya mengalihkan perhatian publik dari proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.

Dia menyinggung keberhasilan Polda Metro Jaya membongkar sindikat buzzer penyebar konten hoaks dan fitnah. Dalam perkara tersebut, polisi telah menangkap delapan tersangka dan masih menelusuri pihak yang diduga menjadi pemesan jaringan tersebut.

Boyamin menilai penyebaran hoaks terhadap pimpinan Polri berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu.

"Karena nyatanya KPK ga berani, sudah saya lapori dua tahun yang lalu, ga berani ngapa-ngapain. Ternyata oleh Polisi dengan silentnya tiba-tiba jeder membongkar ini semua. Jadi perlu diapresiasi," tuturnya.

Dia juga mengapresiasi Sigit beserta jajaran yang dinilai berani mengungkap dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah.

Selain penanganan perkara dugaan korupsi, Boyamin menilai Polri turut mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Tapi ketika bicara prestasi, ketika bicara kinerja, menurut saya masih oke semua. Baik berkaitan dapur MBG, ketahanan pangan jagung, juga memperbaiki kinerja manajemen kepolisian, melayani masyarakat terus juga apapun prestasi memberantas korupsi, membongkar korupsinya Febrie Adriansyah yang nilainya cukup fantastis itu," ujar Boyamin.

Terkait isu pergantian Kapolri, Boyamin menilai hingga saat ini belum ada urgensi untuk melakukan pergantian pimpinan Polri. Menurutnya, proses pemberantasan korupsi yang sedang berjalan justru perlu mendapat dukungan.

"Karena kalau diganti kesannya tidak mendukung pemberantasan korupsi yang sedang ditangani getolnya oleh Kortas Tipikor Polri," ucap Boyamin.

Meski demikian, Boyamin menegaskan kewenangan untuk mengganti Kapolri sepenuhnya berada di tangan Presiden.

"Saya belum melihat tanda-tanda bahwa presiden mau mengganti Kapolri. Dan menurut saya saat ini justru tidak ada atau belum ada urgensi mengganti Kapolri. Karena apapun prestasi membongkar korupsi Febrie Adriansyah harus diapresiasi," tutupnya.