Daftar Poin Perjanjian yang Dituntut Iran ke AS, Penarikan Pasukan Israel hingga Selat Hormuz

TEHERAN, iNews.id - Iran menegaskan implementasi nota kesepahaman (MoU) perdamaian dengan Amerika Serikat (AS) menjadi prioritas utama dibanding memulai negosiasi putaran baru. Teheran menuntut Washington segera merealisasikan sejumlah poin penting dalam MoU, mulai dari izin ekspor minyak Iran hingga pencairan aset negara itu yang selama ini dibekukan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran Esmail Baghaei mengatakan, pemerintah Iran saat ini fokus memastikan seluruh butir dalam MoU yang diteken pada 17 Juni benar-benar dijalankan. Menurut dia, pembahasan kesepakatan menyeluruh dengan AS baru bisa dimulai setelah sejumlah pasal penting direalisasikan.

Baghaei mengungkapkan, implementasi Pasal 10 yang mengatur penjualan atau ekspor minyak Iran sudah mulai berjalan. Amerika Serikat disebut telah mengeluarkan izin sesuai ketentuan dalam MoU dan kini Iran terus memantau pelaksanaannya.

Selain itu, Pasal 11 mengenai pencairan aset Iran yang dibekukan juga sedang dalam tahap implementasi. Iran berharap proses tersebut dapat diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah dicapai kedua negara.

Dia menjelaskan, sesuai Pasal 13 MoU Islamabad, negosiasi menuju kesepakatan akhir dengan AS hanya dapat dilakukan setelah Pasal 14 dan 15 serta Pasal 1, 4, 5, 10, dan 11 diwujudkan.

Karena itu, Iran menegaskan belum ada agenda negosiasi dengan AS dalam beberapa hari ke depan. Baghaei membantah laporan mengenai rencana pertemuan dengan delegasi AS di Doha, Qatar.

“Tidak akan ada pertemuan negosiasi dengan pihak Amerika di tingkat apa pun dalam beberapa hari mendatang,” ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu.

Dia juga menepis kabar bahwa pengiriman delegasi senior AS ke Qatar berkaitan dengan Iran. Menurut Baghaei, sekalipun delegasi AS berada di Doha, aktivitas mereka tidak memiliki hubungan dengan misi Iran.

Meski demikian, Iran tetap akan mengirim delegasi ke Doha pada akhir pekan ini. Namun, kunjungan tersebut hanya untuk menindaklanjuti implementasi MoU, bukan menggelar perundingan baru dengan Washington.

MoU Islamabad mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump.

Berdasarkan MoU tersebut, Pasal 1 mengatur gencatan senjata dan penghentian operasi militer. Selanjutnya, Pasal 4 membahas front Lebanon serta penarikan pasukan Israel, sedangkan Pasal 5 mengatur navigasi sementara dan koordinasi keamanan di Selat Hormuz.

Sementara itu, Pasal 10 mengatur ekspor minyak Iran dan Pasal 11 mengatur akses Teheran terhadap aset-aset yang selama ini dibekukan. Kedua pasal tersebut menjadi fokus utama implementasi yang kini terus dipantau pemerintah Iran.