Jawa Sempat Padam, Presiden Prabowo Instruksikan PLN Percepat Atasi Krisis Listrik Nasional
JAKARTA, iNews.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada PT PLN (Persero) untuk mempercepat penanganan persoalan listrik nasional. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik massal seperti yang menimpa wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026).
"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini (pemadaman)," ujar Bahlil kepada awak media.
Dalam rapat tersebut, stabilitas kelistrikan nasional menjadi sorotan utama. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah bersama PLN telah mengevaluasi faktor-faktor pemicu gangguan, salah satunya terkait pasokan jenis batu bara spesifik untuk pembangkit.
Hadirkan Ekosistem Digital Terintegrasi, Kemenko Kumham Imipas Raih Digital Innovation Awards 2026
Bahlil membeberkan, total konsumsi batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Kementerian ESDM sebenarnya sudah memberikan penugasan ke perusahaan tambang sebesar 180–190 juta ton, dengan 134 juta ton di antaranya sudah dikontrak oleh PLN.
"Sebenarnya untuk bulan ke-6 (Juni) ini harusnya no issue (tidak ada masalah). Ternyata yang PLN keluhkan atau minta itu adalah batu bara kalori medium untuk blending (pencampuran)," jelas Bahlil.
Untuk mengantisipasi masalah serupa terulang, Kementerian ESDM resmi membentuk tim pengadaan batu bara khusus yang melibatkan PLN, Dirjen Batubara, BPKP, hingga Inspektur Jenderal. Selain itu, pemerintah mendesak PLN untuk memperketat pemeliharaan infrastruktur mereka.
"Kami dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," pungkas Bahlil.









