Potensi Pemborosan Rp1 Triliun per Bulan, DPR Usul MBG Disetop saat Libur Sekolah

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara saat masa libur sekolah mendatang. Usulan tersebut muncul setelah adanya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara hingga Rp1 triliun per bulan.

Menurut Charles, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar," ujar Charles, Sabtu (13/6/2026).

Charles menilai momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG sambil mengevaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.

Evaluasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul sekaligus memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan program.

"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," katanya.

Selain evaluasi, Charles juga meminta pemerintah mengaudit seluruh dapur SPPG yang saat ini beroperasi di berbagai daerah.

Audit tersebut mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efektivitas penggunaan anggaran hingga proses pengadaan yang dilakukan oleh masing-masing dapur MBG.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan makanan tidak cukup hanya diberi teguran. Dia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup permanen dapur yang terbukti bermasalah demi melindungi keselamatan penerima manfaat program.

"Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," ucapnya.

Charles menambahkan keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap.

Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan status gizi anak-anak, aman dikonsumsi, serta dikelola secara efisien dan akuntabel.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Dia menjelaskan pemerintah awalnya hanya merencanakan pembangunan 21.000 titik SPPG. Namun jumlah yang tercatat saat ini mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari target awal.

"Misalnya terjadi jual beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, sekarang sudah ada 27.877 titik. Jadi ada kelebihan 6.877 titik," ujar Zulhas, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulhas, kelebihan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang sangat besar.

Dengan asumsi setiap titik memperoleh insentif Rp6 juta per hari, tambahan ribuan titik itu dapat menyebabkan pengeluaran negara lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

"Kalau Rp6 juta satu hari, berarti satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun. Itu pemborosan. Kalau setahun bisa mencapai Rp12 triliun," katanya.