Bahlil Pastikan Tak Ada Pemotongan Kuota Ekspor Gas KKKS di 2026
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, memberikan kepastian kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), bahwa tahun ini tidak ada pemotongan kuota ekspor, khususnya ekspor komoditas gas.
Seluruh usulan kuota ekspor sudah disetujui dan akan berjalan hingga akhir tahun ini.
"2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market, ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan," kata Bahlil dalam Indonesia Petroleum Association Convention anan Exhibition (IPA Convex) 2026, di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).
Dia mengakui pemotongan kuota ekspor sempat memicu dinamika di kalangan para pelaku usaha sepanjang 2025. Hal tersebut, kata dia, menjadi pembelajaran dan bagian dari proses adaptasi di awal masa pemerintahan baru.
"Saya mengerti betul KKKS di 2025 dalam menyelesaikan kontrak dengan ekspor gas di tahun 2025 dengan market yang sudah ada. Saya tahu kemarin ada sedikit dinamika, tetapi saya janji kepada Bapak Ibu semua di 2025 itu kejadian pengalaman baru satu tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan kesetaraan perlakuan (equal treatment) kepada seluruh pihak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hulu migas. Termasuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah daerah, hingga pengusaha lokal.
"Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara," ujar Bahlil.
Tak hanya itu, Bahlil juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melakukan percepatan proses perizinan usaha. Dia juga mendorong agar pengusaha migas di daerah bisa mendapatkan porsi kesempatan yang sama untuk menjadi kontraktor di wilayahnya
"Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional. Jangan juga pengusaha daerah jadi pengusaha proposal," ujar Bahlil.
Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengimbau kepada pada KKKS untuk segera menyerahkan Participating Interest (PI) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Saya umumkan, atas perintah Bapak Presiden, bagi KKKS yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, yang disesuaikan dengan aturan, yang belum menyerahkan PI-nya kepada daerah, tolong segera. Tapi harus sesuai dengan aturan, gak boleh tidak sesuai dengan aturan," kata Bahlil.
Bahlil juga menyaksikan penandatangan 8 Kontak Kerja Sama Wilayah Kerja (WK) Migas Hasil Lelang tahun 2025, yakni WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena. Bahlil juga mengumumkan 118 area potensial blok migas baru. Angka ini termasuk 25 area ditandatangani, 43 area sedang dilakukan studi bersama, dan 50 area lainnya berpotensi ditawarkan, studi, dan akuisisi data baru.
(NIA DEVIYANA)
