RI Hadapi Tekanan Fiskal, Ekonom Ingatkan Revisi Asumsi Dasar Makro

IDXChannel - Pemerintah masih bersikukuh tidak melakukan revisi asumsi ekonomi makro hingga memasuki kuartal II-2026 di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia hingga USD100-an per barel.

Padahal, harga minyak menjadi satu di antara indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia M Faisal mengatakan, dari sekian banyak masalah kondisi makro Indonesia tahun ini, kerentanan fiskal menjadi yang paling berat menekan perekonomian nasional. 

Asumsinya adalah melihat dari APBN yang di kuartal I-2026 ini sudah defisit Rp200-an triliun, atau 2,5 kali defisit dibandingkan tahun lalu.

Akibatnya, tata kelola fiskal oleh pemerintah menjadi sorotan publik dan juga investor, yang turut memengaruhi kondisi moneter seperti tekanan pada nilai tukar rupiah sejauh ini yang cukup lama berada di angka Rp17.000-an.

"Nah, kalau melihat harga minyak sekarang nih, bahwa dari simulasinya CORE itu kalau harga minyak itu di kisaran 84 sampai 92 dolar rata-rata ya, maka akan ada defisit APBN tambahannya itu Rp100 triliun. Nah, sekarang sudah sekian lama harga ICP-nya kan di USD100-an per barel, yang kalau dirata-ratakan saya perkirakan sudah di 90-an dolar per barel ya dari year-to-date, dari Januari sampai dengan April. Jadi artinya sudah defisit APBN-nya kita prediksikan sudah jelas di atas 100 triliun tambahan defisitnya untuk menutupi subsidi energi," urai Faisal saat dihubungi IDX Channel, Sabtu (2/5/2026).

Faisal mengingatkan pemerintah untuk perlu merancang strategi fiskal kembali seraya menggunakan anggaran secara penuh kehati-hatian (prudent). Hal ini demi menjaga kesehatan fiskal supaya tidak tembus 3 persen terhadap PDB. 

"Dan efisiensi saja tidak cukup ya, pemerintah kan memang sudah merencanakan efisiensi sampai kalau tidak salah Rp130 triliun di tahun ini. Nah, tapi dengan masih tingginya harga ICP dunia, berarti memang perlu juga ada relokasi dan refocusing," ujar dia.

Dia menitikberatkan keputusan soal penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jatah pemberian program menjadi lima hari memang sekurang-kurangnya mengurangi beban APBN. Namun, itu saja tidak cukup.

Sebab, kata dia, perlu ada keberpihakan pada perbaikan untuk mengalokasikan anggaran ke pos yang membutuhkan, seperti sektor energi.

"Jadi, artinya masih memungkinkan dalam kondisi harga minyak di level USD90-an per barel ini, tapi memang perlu harus disiapkan juga opsi-opsi berikut, jika opsi-opsi yang lain kalau harga minyak terus di atas 100 dolar ya dalam bulan-bulan ke depan," kata dia.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan manajemen dari sisi fiskal yang lebih kuat dan meyakinkan investor akan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal, termasuk terutama yang menjadi sorotan juga adalah menjalankan program prioritas nasional, tak hanya MBG, tapi juga Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam kajian Core, kredibilitas fiskal pada kuartal I-2026 tertekan oleh lonjakan subsidi BBM di tengah belanja front-loading yang mendorong defisit ke level Rp240,1 triliun atau 34,8 persen dari target tahunan, laju tertinggi dalam lima tahun terakhir. 
Dengan skenario ICP USD112/barel, defisit berpotensi menembus 3,56 persen PDB sehingga target efisiensi Rp121–130 triliun habis terserap tambahan subsidi.

Faisal mengatakan soal peningkatan harga minyak mentah dunia berpotensi menjalar ke naiknya inflasi domestik akibat biaya produksi yang semakin mahal. Di dalam negeri, kenaikan harga minyak mentah dunia telah mendorong pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi pada 18 April 2026.

Dia mewanti-wanti akan ketahanan kebijakan fiskal pada kuartal I-2026 menghadapi ujian dari beberapa sisi secara bersamaan. Eskalasi konflik geopolitik di sekitar Selat Hormuz mendorong kenaikan beban subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara drastis, dengan realisasi hingga Februari 2026 telah mencapai Rp51,5 triliun atau tumbuh 382,6 persen secara tahunan.

"Lonjakan ini terjadi padahal dampak penuh dari konflik belum tercermin dalam periode tersebut, sehingga menjadi sinyal awal bahwa beban energi pada APBN akan jauh lebih berat dari asumsi awal," ujar dia.

Tekanan ke depan bakal diperberat dari seberapa lamanya eskalasi konflik Timteng. Sampai kini, belum ada tanda de-eskalasi konflik, sementara kalkulasi kami menunjukkan APBN hanya mampu mengompensasi kenaikan harga rata-rata minyak di kisaran USD90 per barel dengan asumsi nilai tukar Rp17 ribu.

Harga Brent sempat menyentuh USD112 per barel pada 20 Maret 2026 sebelum melandai ke kisaran USD88–103 per barel. 

Sebagai net importir minyak, Indonesia dinilai rentan terhadap depresiasi rupiah yang sedang berlangsung, karena setiap pelemahan kurs langsung membesarkan nilai impor BBM yang ditanggung pemerintah.

Adapun CORE memproyeksikan inflasi Indonesia pada 2026 akan mencapai 3-3,5 persen jika harga BBM dan LPG bersubsidi tetap dipertahankan. Proyeksi moderat tersebut masih dalam batas target inflasi Bank Indonesia, yakni 2,5 persen ±1 persen.

"Inflasi pada batas tersebut akan terjadi jika harga minyak brent tetap berada di atas asumsi harga APBN, dengan nilai rupiah Rp17.000-Rp17.750, dan harga emas Rp2,75-Rp3 juta per gram. Sementara suku bunga BI diasumsikan berada pada tingkat 4,75-5,5 persen," kata Faisal.

(Dhera Arizona)