Menteri Energi Sri Lanka Mundur di Tengah Krisis, Dituduh Korupsi Impor Batubara

KOLOMBO, iNews.id - Menteri Energi Sri Lanka Kumara Jayakody mengundurkan diri, Jumat (17/4/2026), terkait kasus korupsi impor batubara untuk pembangkit listrik. Surat pengunduran dirinya diserahkan kepada Presiden Anura Kumara Dissanayake pada Jumat pagi.

Jayakody mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi penyelidikan terhadap dirinya. Dia dituduh memberi izin impor batubara berkualitas rendah untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sri Lanka Vijitha Herath membela rekannya itu dengan menegaskan tak ada prosedur yang dilanggar. Dia membantah Jayakody bersalah atas kasus ini seraya menegaskan telah mengikuti semua aturan.

“Kami tidak menyembunyikan apa pun. Pedoman dan prosedur pengadaan yang tepat telah diikuti. Tidak ada penipuan atau korupsi dengan keterlibatan langsung Menteri Energi,” kata Herath, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (18/4/2026).

Penyelidikan terhadap Jayakody diperkirakan akan selesai dalam 6 bulan.

Menurut Herath, pengungkapan kasus ini tetapp penting untuk meningkatkan transparansi serta memperkuat kepercayaan publik.

Jayakody menjadi menteri kabinet pertama yang mengundurkan diri atas tuduhan korupsi. Dia sempat lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pekan lalu.

Presiden Dissanayake sebelumnya memerintahkan penyelidikan penuh terhadap semua impor batubara untuk pembangkit listrik sejak 200. Dia mengakui bahwa pasokan batubara berkualitas rendah berdampak pada kinerja PLTU yang juga terhadap pasokan listrik.

Pembangkit listrik tersebut membutuhkan sekitar 2,25 juta metrik ton batubara setiap tahun untuk memasok sekitar 40 persen kebutuhan listrik Sri Lanka.

Penurunan produksi listrik mendorong Sri Lanka untuk memesan 300.000 metrik ton batubara darurat pada Maret lalu, menggantinya dengan menggunakan lebih banyak solar guna menutupi kekurangan tersebut. 

Sejak awal krisis Timur Tengah akibat perang Iran versus AS-Israel, negara Asia Selatan itu memberlakukan penjatahan bahan bakar minyak (BBM) serta menetapkan setiap Rabu sebagai hari libur nasional untuk menekan konsumsi energi.