Menlu Minta PBB Jamin Keamanan Prajurit TNI yang Bertugas Menjaga Perdamaian di Lebanon
IDXChannel - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan jaminan keamanan bagi prajurit penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di Lebanon, menyusul rentetan insiden yang menimpa Kontingen Garuda.
Sugiono menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi pasukan penjaga perdamaian, mengingat mandat mereka bukan untuk berperang, melainkan menjaga stabilitas.
"Harus ada satu guarantee (jaminan) keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian, they are peace keeping not peace making. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peace making ya," kata Menlu kepada awak media di VIP Room, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).
"Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga. Dan ini juga merupakan mandat dari PBB ya, peace keeping ini," tambahnya.
Menlu menegaskan bahwa Indonesia juga meminta PBB untuk mengevaluasi aspek keselamatan seluruh pasukan penjaga perdamaian, khususnya yang bertugas di UNIFIL.
"Kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di mana pun berada khususnya di UNIFIL ini," katanya.
"Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita agar sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka," sambungnya.
Selain itu, Sugiono mengatakan pemerintah telah menerima laporan terbaru terkait tiga prajurit TNI yang mengalami luka saat menjalankan misi di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Insiden tersebut masih dalam proses investigasi oleh pihak misi PBB.
"Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL," ungkapnya.
Lebih lanjut, Menlu menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia melalui perwakilan tetap di New York telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat tak lama setelah insiden pertama terjadi. Permintaan tersebut disetujui oleh Prancis selaku penanggung jawab isu Lebanon di Dewan Keamanan.
"Kemudian juga Pemerintah Republik Indonesia lewat perwakilan tetap kita di New York, satu hari setelah insiden yang pertama meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan rapat dan pada waktu itu Prancis selaku pen holder urusan Lebanon di Dewan Keamanan itu menyetujui untuk menyelenggarakan rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama, kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL," katanya.
Dalam forum tersebut, kata Menlu, Indonesia juga menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian.
(Febrina Ratna Iskana)
