Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Stok Pangan Demi Redam Inflasi Ramadan

IDXChannel - Konsumsi masyarakat yang meningkat selama Ramadan kerap mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan berujung pada peningkatan inflasi.

Dengan kondisi tersebut, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan stok guna meredam tekanan harga.

Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan komoditas pangan impor segera masuk ke pasar dan tidak tertahan di gudang importir. Ia mencontohkan komoditas bawang putih yang sebagian besar masih bergantung pada impor.

"Seperti bawang putih, harus dipastikan barangnya segera masuk pasar. Bukan ditumpuk di gudang importir. Untuk bisa memastikan itu, otoritas pengawas harus memiliki data gudang berikut isinya. Tanpa itu pengawasan akan sulit dilakukan, bahkan mubazir," katanya, Senin (9/3/2026).

Selain itu, Khudori menekankan pentingnya kelancaran distribusi untuk komoditas pangan yang diproduksi di dalam negeri. Menurutnya, distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumen harus dipastikan berjalan tanpa hambatan

"Sistem logistik yang mumpuni dan transportasi yang andal akan mempermudah eksekusi di lapangan. Jika ada kendala, apapun bentuknya, harus segera dicarikan jalan keluar. Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan BUMN pangan harus bergandeng tangan untuk memastikan pasokan terjamin dan harga stabil," lanjutnya.

Di samping itu, program bazar pangan murah dan gerakan pangan murah juga dinilai masih relevan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Khudori juga menyoroti peran BUMN pangan dalam menjaga stabilitas harga, terutama melalui operasi pasar. Ia meminta Perum Bulog untuk terus mengoptimalkan penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta distribusi minyak goreng rakyat MinyaKita.

"Penjualan beras SPHP yang tidak bergerak dari 4.000-5.000 ton per hari harus dievaluasi. Harga MinyaKita yang masih di atas HET (Rp15.700/liter) menandakan distribusi 35 persen minyak subsidi ini oleh BULOG dan ID FOOD belum menjawab masalah," sebutnya.

Lebih lanjut, Khudori menyoroti peran PT Berdikari yang berada di bawah holding pangan ID Food. Ia menilai perusahaan tersebut harus memastikan pasokan daging sapi dan kerbau tetap tersedia dengan harga sesuai ketentuan.

Saat ini, harga daging sapi masih berada di kisaran harga acuan sebesar Rp130 ribu hingga Rp140 ribu per kilogram. Namun, harga daging kerbau disebut telah melampaui acuan, bahkan mendekati lebih dari 40 persen di atas harga yang ditetapkan.

(Febrina Ratna Iskana)