Prabowo Bentuk Satgas Konversi Motor Listrik dan PLTS, Tunjuk Bahlil Jadi Koordinator

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi yang fokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi tenaga listrik. Prabowo menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai koordinator satgas tersebut.

Menurut Bahlil, pemerintah menargetkan pengembangan hingga 100 gigawatt PLTS serta percepatan konversi kendaraan bermotor, terutama sepeda motor berbahan bakar bensin, menjadi motor listrik.

“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya adalah lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan, dan juga adalah percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin. Kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dia menegaskan Presiden menginginkan program tersebut segera dijalankan. Target percepatan itu diharapkan dapat tercapai dalam 3 hingga 4 tahun, bahkan jika memungkinkan lebih cepat.

“Nah, kaitannya hal tersebut, Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera, dan insya Allah kita akan melakukan dalam kurang waktu yang tidak lama. Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi. Dan karena itu Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini,” katanya.

Bahlil menjelaskan, percepatan transisi energi ini juga bertujuan mengurangi beban subsidi energi pemerintah. Salah satunya dengan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi PLTS.

“Dengan kita mengkonversi dari PLTD diesel ke PLTS, itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita, dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pembagian motor dan mobil listrik,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. Selama ini program konversi motor bensin menjadi motor listrik sudah berjalan dengan skala sekitar 200.000 unit per tahun. 

Namun pemerintah menilai biaya teknologi konversi kini semakin murah sehingga program tersebut berpotensi diperluas.

“Sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar Rp5-6 juta, jadi ke sini semakin murah. Dan itu akan diupayakan untuk pemerintah bisa hadir bersama-sama dalam mengurangi beban mereka dalam konversi,” kata Bahlil.

Meski demikian, skema bantuan atau subsidi masih akan dibahas oleh satgas yang baru dibentuk. 

“Semacam begitu, tapi nanti kita cari formulasinya yang baik. Satgas kan baru dibentuk, baru diumumkan hari ini. Jadi habis ini kami akan melakukan kerja-kerja Satgas sehingga rencananya lebih-lebih betul-betul presisi,” ujarnya.

Untuk target jumlah motor yang akan dikonversi pada 2026, Bahlil belum memberikan angka pasti karena satgas masih menyusun rencana kerja.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan energi (energy storage) yang kemungkinan akan dibangun di Sumatra.

Namun dia belum memerinci lokasi pastinya. Pulau Nipah kemungkinan menjadi lokasi karena keterbatasan luas wilayah. 

“Storage kemungkinan di Sumatra, tapi lokasinya masih akan kita cek lagi,” pungkasnya.