Kabinet Israel Setuju Rencana Netanyahu Kuasai Gaza

YERUSALEM - Kabinet politik-keamanan Israel menyetujui rencana untuk menguasai Kota Gaza, Jumat (8/8/2025). Hal ini seiring Israel memperluas operasi militernya di Gaza di tengah kritikan yang semakin intensif atas perang yang telah berlangsung hampir dua tahun tersebut.

1. Kuasai Gaza

"IDF akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters. 

Pada Kamis (7/8/2025), Netanyahu mengatakan Israel bermaksud menguasai seluruh Jalur Gaza secara militer. Namun, rencana yang disetujui pada hari ini berfokus pada Kota Gaza, kota terbesar di daerah kantong tersebut.

Reporter Axios, Barak Ravid, mengutip seorang pejabat Israel, mengatakan pada X, rencana tersebut melibatkan evakuasi warga sipil Palestina dari Kota Gaza dan melancarkan serangan darat di sana. 

"Kami berniat," kata Netanyahu kepada Fox News Channel, ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir.

Namun, ia mengatakan Israel ingin menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan Arab yang akan memerintahnya. Ia tidak merinci pengaturan pemerintahan atau negara-negara Arab mana yang mungkin terlibat.

"Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," katanya.

Para pejabat Israel menggambarkan pertemuan sebelumnya minggu ini dengan kepala militer sebagai pertemuan yang menegangkan. Para pejabat menyebut kepala militer Eyal Zamir telah menolak perluasan kampanye Israel.

Di antara skenario yang dipertimbangkan menjelang pertemuan keamanan tersebut adalah pengambilalihan bertahap wilayah-wilayah di Gaza yang belum berada di bawah kendali militer, kata seorang sumber pemerintah.

Sumber itu menambahkan, peringatan evakuasi dapat dikeluarkan kepada warga Palestina di wilayah-wilayah tertentu di Gaza. Ini berpotensi memberi mereka waktu beberapa minggu sebelum militer bergerak.

Dalam pernyataannya pada Jumat, kantor Netanyahu mengatakan sebagian besar anggota kabinet politik-keamanan percaya bahwa "rencana alternatif yang diajukan dalam kabinet tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pengembalian para sandera."

Dua sumber pemerintah mengatakan, setiap resolusi oleh kabinet keamanan perlu disetujui seluruh kabinet. Kabinet mungkin baru akan bersidang pada Minggu.

2. Kudeta Terang-terangan 

Kontrol penuh atas wilayah tersebut akan membalikkan keputusan Israel tahun 2005 yang menarik warga negara dan tentara Israel dari Gaza, sambil tetap mempertahankan kendali atas perbatasan, wilayah udara, dan utilitasnya.

Partai-partai sayap kanan menyalahkan keputusan penarikan tersebut atas keberhasilan kelompok militan Palestina, Hamas, meraih kekuasaan di sana dalam pemilihan umum tahun 2006.

Tidak jelas apakah Netanyahu meramalkan pengambilalihan yang berkepanjangan atau operasi jangka pendek. Israel telah berulang kali mengatakan mereka bertujuan membubarkan Hamas dan membebaskan sandera Israel.

Hamas dalam sebuah pernyataan menyebut komentar Netanyahu sebagai "kudeta terang-terangan" terhadap proses negosiasi. 

"Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan para tawanannya dan mengorbankan mereka," demikian pernyataan tersebut.

Negara-negara Arab "hanya akan mendukung apa yang disetujui dan diputuskan oleh Palestina," kata seorang sumber resmi Yordania kepada Reuters.

Sumber itu menambahkan, keamanan di Gaza harus ditangani melalui "lembaga-lembaga Palestina yang sah."

Pejabat Hamas, Osama Hamdan, mengatakan kepada Al Jazeera, kelompok itu akan memperlakukan pasukan apa pun yang dibentuk untuk memerintah Gaza sebagai pasukan "pendudukan" yang terkait dengan Israel.

Awal tahun ini, Israel dan Amerika Serikat (AS) menolak proposal Mesir, yang didukung para pemimpin Arab, yang membayangkan pembentukan komite administratif yang terdiri dari para teknokrat Palestina yang independen dan profesional yang dipercayakan untuk memerintah Gaza setelah perang.

Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar warga Israel ingin perang berakhir dengan kesepakatan yang akan membebaskan para sandera yang tersisa.

Gedung Putih belum memberikan komentar langsung. 

Presiden AS Donald Trump menolak untuk mengatakan apakah ia mendukung atau menentang potensi pengambilalihan penuh militer Gaza oleh Israel.