Kata Istana soal Isu 4 Pulau Aceh Masuk Sumut Hadiah buat Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Istana merespons isu empat pulau Aceh yang masuk ke wilayah Sumatera Utara (Sumut) merupakan hadiah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Isu itu dianggap spekulasi belaka.

Oleh karena itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi enggan merespons kabar tersebut.

“Nah spekulasi-spekulasi yang mungkin tidak perlu dijawab gitu ya,” kata Hasan saat konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution merespons tajam tudingan empat pulau di perbatasan Aceh-Sumut diserahkan sebagai hadiah untuk Jokowi. Hal ini disampaikannya saat ditemui wartawan di Jakarta.

“Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo? Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan untuk Bobby Nasution, tapi untuk Bupati Tapteng,” ujar Bobby, Kamis (12/6/2025).

Empat pulau yang disengketakan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek. Lokasi pulau-pulau ini berada di wilayah perairan yang selama ini menjadi batas antara Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumut) dan Kabupaten Aceh Singkil (Aceh).

"Jadi hadiahnya bukan ke Bobby Nasution, tapi ke Bupati Tapteng. Karena nanti yang akan mengeluarkan izin segala macam itu Bupati Tapteng," katanya.

Dia juga menambahkan, informasi dari Bupati Tapteng tidak ada penghuni tetap di pulau tersebut, melainkan hanya nelayan yang singgah sementara dari wilayah Singkil, Sibolga dan Tapteng.

Selain itu, Bobby menuturkan sudah berinisiatif mendatangi Aceh untuk membahas persoalan ini bersama Gubernur Muzakir Manaf.

“Saya dari awal kemarin ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh. Tapi mohon maaf, mau kita bahas dari pagi sampai pagi pun tidak akan ada solusinya kalau tidak ke pusat,” ujar Bobby.

Dia menegaskan keputusan soal batas wilayah bukan wewenang daerah, melainkan ada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bobby mengaku telah membuka ruang diskusi dan siap duduk bersama untuk membawa persoalan ini ke Jakarta.

“Kalau mau dibahas, ayo sama-sama. Kami terbuka. Tapi kalau soal keputusan, biarlah jadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita bahas dengan pihak yang tidak bisa memutuskan,” ucapnya.