RI bakal Ekspor Listrik EBT ke Singapura, Berpotensi Hasilkan Devisa hingga Rp97 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah meneken Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Singapura terkait ekspor listrik dari Indonesia.

Bahlil menjelaskan, ekspor listrik ke Singapura berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Nantinya listrik yang dikirim bersumber dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), sumber energi dari angin, air, dan lainnya.

"Kita kirim listrik ke saudara kita di Singapura, nanti Pemerintah Singapura bersama-sama dengan Indonesia membangun kawasan industri bersama. Ini agar kita maju bersama-sama, kita bangun industri hilirisasi, dan saudara kita di Singapura kita kirim EBT," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Adapun, perdagangan listrik EBT lintas batas ini nantinya membawa potensi investasi senilai 30-50 miliar dolar AS (Rp488 hingga Rp814 triliun) untuk investasi pembangkit panel surya, 2,7 miliar dolar AS (Rp43 triliun) untuk manufaktur panel surya dan BESS (Battery Energy Storage System).

Lebih jauh, perdagangan listrik EBT dengan Singapura ini juga berpotensi mendatangkan devisa senilai 4-6 miliar dolar AS (Rp65 hingga Rp97 triliun) per tahun, dan 210-600 juta dolar AS (Rp3,4 hingga Rp9,7 triliun) untuk potensi penambahan penerimaan negara per tahun.

Sedangkan, dari sisi manfaat untuk serapan tenaga kerja ditargetkan mampu menyerap 418.000 pekerja di bidang manufaktur, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan panel surya dan BESS.

Bahlil menuturkan, Singapura diperkirakan membutuhkan listrik berbasis energi hijau dengan kapasitas 3 gigawatt (GW). Namun angka ini dapat berubah sewaktu-waktu seiring pertumbuhan permintaan dari industri dan rumah tangga.

"Di dalam negeri itu untuk mengcover industri hijau. Jadi, tidak semuanya diekspor, tapi sebagian untuk konsumsi dalam negeri, untuk industri yang orientasi pada hilirisasi," ucapnya

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, ke depannya pemerintah terbuka peluang untuk peluang kerja sama dengan negara lain terkait perdagangan listrik hijau. Asalkan, ada kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua negara.

"Kita akan membuka selama itu saling menguntungkan, sekali lagi, yang namanya kerja sama itu harus saling menguntungkan. Win-win itu 50-50, bukan 70-30. Itu yang selama ini saya bernegosiasi terus dengan Singapura agar harus saling menguntungkan," ujar Bahlil.