Aktivis Desak Kementrian BUMN Transparan Rekrutmen Direksi BSI

JAKARTA , iNewsBanten - Pemerintah lewat Kementerian BUMN diminta transparan dan independen dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI). Desakan ini disampaikan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam Aksi Kawal BUMN (AKAL BUMN). Aspirasi ini disampaikan AKAL BUMN dalam aksi demontrasi ke Kementerian BUMN dan Kantor Pusat BSI di Jakarta, Senin (13/05/2024).

Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BSI dianggap berperan penting dalam proses seleksi pejabat yang akan menjalankan operasional bank plat merah tersebut. AKAL BUMN menyebut, sebagai badan usaha milik negara, BSI diwajibkan dan memilik tanggung jawab dalam sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, lewat penerimaan negara.

Atas dasar tanggung jawab tersebut, AKAL BUMN mendesak pemerintah transparan dan independen dalam menggelar proses rekrutmen calon pejabat BSI. Prosesnya harus kompetitif, tidak lagi mengutamakan konektivitas calon direksi dan komisaris ke pejabat pejabat negara, kata Kholid Safei koordinator aksi AKAL BUMN.

Selain itu, AKAL BUMN juga mendesak rekrutmen calon pejabat BSI berdasarkan keahlian. Terutama keahlian di bidang perekonomian dan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Semua elemen bangsa harus mengawal proses rekrutmen ini dijalankan secara transparan. Semua pihak juga harus mengawasi proses rekrutmen direksi dan komisaris bank pemerintah ini. Selain itu, AKAL BUMN mendesak aparat hukum untuk mengusut kasus mafia jabatan yang diduga masih ikut bermain dalam proses rekrutmen calon pejabat di BSI dan semua BUMN, tegas Kholid.

Selain tuntutan kepada Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia juga didesak mengawasi ketat kinerja BSI, terutama dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Desakan ini disampaikan di bawah kepemimpinan jajaran direksi BSI yang sekarang, bahwa pernah terjadi gangguan tekonologi yang seharusnya tidak terjadi dalam operasional perbankan, terlebih bank milik pemerintah. Kondisi ini dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus dari OJK sebagai upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya gangguan sistem BSI, dimana hal tersebut telah membuat nasabah tidak dapat melakukan transaksi untuk beberapa hari.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila hal tersebut tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga menjadi fokus perhatian dan atensi Menkominfo, OJK serta beberapa lembaga/institusi lainnya. Hal lain yang kiranya juga perlu menjadi fokus perhatian khususnya dalam penentuan jajaran bank tersebut.

"Upaya ini ditujukan agar direksi yang dipilih dan dipercaya mengemban amanat tersebut di masa yang akan datang jauh lebih kompeten, bertanggung jawab dan berintegritas. Oleh karena itu, dalam penentuan jajaran direksi BSI di masa yang akan datang, harus dimonitoring oleh OJK. Melalui pengawasan dan monitoring yang OJK lakukan diyakini akan membawa pengelolaan BSI yang lebih baik," tutupnya.