Guru Besar Unand Padang Meminta Presiden Jokowi Hentikan Praktik Politik Dinasti
PADANG - Puluhan civitas akademik Universitas Andalas (Unand) Padang, baik dari guru besar, dosen, pegawai dan mahasiswa menyatukan suaranya untuk meminta kepada presiden Joko Widodo praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi dalam aksi manifesto untuk penyelamatan bangsa.
Prof. Ir Rudi Febriamansyah mengatakan Penyimpangan kekuasaan yang merajalela di seluruh lini kehidupan masyarakat, termasuk di Perguruan Tinggi, telah menggoyahkan fondasi nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Di tengah-tengah gejolak politik saat ini, upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata.
Bau busuk kelahiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin kuat tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat Kementerian hingga Kepala Desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi, katanya, di depan Convention Hall, Unand, Jumat (2/2/2024).
Menurut saat itu mengenai perlindungan dan jaminan sosial, hak konstitusional warga negara, menjadi alat untuk memperkuat dukungan pada calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Presiden, yang seharusnya menjadi pemimpin yang etis, terlihat melanggar peraturan perundang-undangan tanpa rasa bersalah. Kami menegaskan Indonesia bukanlah kerajaan, dan Presiden bukanlah seorang Raja yang bisa mewarisi kekuasaan kepada Putra Mahkota, terangnya.
Etika kenegarawanan dan ketidak berpihakan harus menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi. Sengkarut di berbagai lini yang terjadi di Indonesia pada saat ini, disebabkan air keruh dari hulu, karena ada gajah besar yang menyeberang, yang mengakibatkan air keruh sampai ke muara. Artinya, semua sengkarut yang terjadi ini karena ulah dan perilaku elit, yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seumpama kusut sarang burung tempua, maka solusinya adalah dibakar dengan api, ucapnya.
Perilaku penguasa yang cenderung bersultan di mata, ber-raja di hati, harus dihentikan dengan segera, karena Raja alim Raja Disembah, Raja zalim raja disanggah. Cukup sudah
Indonesia berada di situasi demokrasi yang centang-perenang ini, katanya.
