Cegah Anak Terpapar Kekerasan Algoritma, Komdigi Dorong Tanggung Jawab Platform lewat PP TUNAS

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperingatkan bahwa anak-anak dapat terpapar kekerasan dari satu video yang kemudian berlanjut menjadi rangkaian tontonan serupa yang terus direkomendasikan. Terkait hal ini, Komdigi menekankan bahwa risiko tersebut harus dihadapi melalui tanggung jawab platform, sebagaimana arah perlindungan anak dalam PP TUNAS.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan aktivitas menonton dapat dibaca oleh algoritma sebagai ketertarikan pengguna. Sistem kemudian menyodorkan konten sejenis, yang berisiko membuat anak semakin dalam terpapar narasi kekerasan.

“Ketika kita menghabiskan waktu sekian detik, bahkan menonton konten tersebut sampai selesai, algoritma media sosial tuh nyatat. Oh, dia tertarik,” ujar Mediodecci dalam perbincangan bersama Jun Bintang di vlog Ngopling, yang ditayangkan di YouTube pada Kamis (22/10/2026). Ia menjelaskan bahwa durasi menonton turut menjadi sinyal bagi sistem rekomendasi.

Menurutnya, paparan yang berlangsung berulang dapat membuat konten kekerasan semakin mendominasi apa yang dilihat anak. Persoalannya bukan hanya jumlah video yang dikonsumsi, melainkan bagaimana tontonan tersebut memengaruhi cara anak memahami kekerasan. Ia menyebut risiko terbentuknya echo chamber atau ruang gema, ketika pengguna terus menerima pesan yang menguatkan pandangan serupa. Dalam situasi itu, narasi berbahaya dapat terasa wajar, bahkan seolah memberikan pembenaran untuk bertindak.

Mediodecci menjelaskan, narasi kekerasan juga bisa dikemas sebagai tindakan kepahlawanan. Anak dibuat membayangkan bahwa dirinya memiliki peran khusus untuk memperbaiki dunia, meskipun tindakan yang didorong justru membahayakan orang lain. Proses pengaruh tersebut, menurutnya, dapat berlangsung melalui video pendek dan keterlibatan dalam komunitas daring, tanpa harus diawali pertemuan langsung.

Menghadapi pola itu, Mediodecci menegaskan bahwa pengawasan keluarga tidak dapat bekerja sendirian. Orang tua mendampingi anak di rumah, tetapi platform mengendalikan sistem dan fitur yang membentuk pengalaman anak di ruang digital.

“Tidak hanya orang tua yang dikasih beban. Jadi melalui regulasi kita kasih bebannya ke platform,” katanya.

Tanggung jawab tersebut menjadi bagian penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS. Regulasi ini menjadi dasar perlindungan anak dalam penggunaan produk, layanan, dan fitur digital.

Dalam menjelaskan pendekatan perlindungan tersebut, Mediodecci menekankan bahwa platform harus memastikan rancangan sistemnya aman. Moderasi terhadap konten radikalisme dan ekstremisme juga harus dilakukan oleh penyedia layanan.

“Platform harus punya tanggung jawab untuk memastikan rancangan sistemnya mereka tuh aman,” ujarnya.

Selain konten, ia menyoroti pentingnya penilaian risiko pada fitur interaksi. Fitur percakapan atau pesan langsung dapat mempertemukan anak dengan orang yang tidak dikenal, kemudian membawa komunikasi ke ruang yang lebih tertutup.

Menurut Mediodecci, platform perlu menilai risiko yang mungkin muncul dari aplikasi yang dikembangkan, termasuk risiko kontak, konten, keamanan data, eksploitasi anak sebagai konsumen, dan kecanduan. Perlindungan juga perlu ditopang pengaturan akses sesuai usia serta teknologi yang membantu pendampingan orang tua.

Di tingkat keluarga, ia mengingatkan bahwa kemahiran anak menggunakan perangkat tidak otomatis berarti anak siap menghadapi seluruh risiko di dalamnya. Pengenalan ruang digital perlu berlangsung bertahap, sesuai kesiapan anak.

Orang tua dapat memulainya dengan mengatur perangkat sesuai usia, memanfaatkan fitur kontrol orang tua, dan menyepakati waktu serta tujuan penggunaan gawai. Percakapan mengenai apa yang ditonton dan siapa yang ditemui anak di internet juga perlu menjadi bagian dari pendampingan sehari-hari.

Mediodecci mengibaratkan regulasi sebagai sabuk keselamatan. Keberadaannya tidak menghapus seluruh kemungkinan bahaya, tetapi membantu mengurangi dampak yang fatal. Karena itu, perlindungan harus dijalankan bersama oleh platform, pemerintah, dan keluarga.

“Sekarang itu di era digital itu satu negara harus jalan, harus bergerak untuk melindungi seorang anak,” katanya.