Praktisi Hukum Soroti Urgensi Pengawasan APH dalam Implementasi UU Perampasan Aset

Praktisi Hukum Soroti Urgensi Pengawasan APH dalam Implementasi UU Perampasan Aset

Nasional | sindonews | Minggu, 22 November 2026 - 16:32
share

Praktisi hukum Ari Yusuf Amir menyoroti urgensi penguatan pengawasan internal aparat penegak hukum (APH). Isu tersebut semakin relevan seiring disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada 19 November 2026 oleh DPR.

Menurutnya, kewenangan besar yang dimiliki aparat harus diimbangi pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan.

Baca juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Kejagung Singgung Buronan Kakap Riza Chalid hingga Jurist Tan

"Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kewenangan dari Undang-Undang Perampasan Aset disalahgunakan atau justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi," kata Ari dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Ia juga telah menyampaikan pandangan tersebut dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR pada (28/11/2026) lalu. Dalam forum itu, Ari menekankan pentingnya integritas dan pengawasan internal aparat penegak hukum.

Pada 3 November 2026, Ari juga mendapat undangan khusus dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas penyempurnaan ketentuan pemberantasan korupsi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Koruptor hingga Penipu Bisa Dirampas untuk Dikembalikan ke Korban

Pengawasan terhadap aparat dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Pemikiran Ari mengenai pengawasan terhadap aparat dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan didasarkan dari pengalaman panjangnya sebagai advokat dalam menghadapi dinamika perkara dengan para aparat penegak hukum demi memperjuangkan keadilan.

Dari sosok Artidjo, Ari mengaku belajar memeriksa sebuah perkara berdasarkan dokumen dan bukti, mencatat kejanggalan, serta berani menyampaikan laporan. Salah satu pesan Artidjo yang terus diingatnya yakni, "Jangan pernah takut dan malas. Tugas Anda membuat surat dan laporan. Tugas Anda memperjuangkan. Bukan tugas Anda memenangkan."

Pesan itu meyakinkan Ari bahwa tugas advokat bukan menjanjikan kemenangan kepada klien, melainkan memperjuangkan hak mereka melalui proses hukum yang adil. Ia menyebut pendekatan ini sebagai 'pengacara arsitek'.

"Pengacara arsitek adalah pengacara yang menggunakan segenap kecerdasan moral dan intelektualnya dalam menangani setiap perkara," ujar Ari.

Rangkaian pemikiran progresif mengenai pembaruan hukum tersebut menjadi salah satu benang merah dalam buku 'Ari Yusuf Amir: Advokat Petarung' yang akan diluncurkan pada Selasa, 24 November 2026.

Dikemas setebal 274 halaman yang memadukan format autobiografi dan biografi, bukunya tersebut merekam perjalanan Ari di balik ruang sidang termasuk pengalamannya menangani perkara besar seperti pendampingan hukum bagi mantan Ketua KPK Antasari Azhar, mantan Kabareskrim Susno Duadji, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim dan mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong.Selain mengulas diskursus hukum, buku ini juga diharapkan memperkaya perspektif pembaca melalui kesaksian sejumlah tokoh nasional dan keluarga, di antaranya Mahfud MD, Anies Baswedan, Tito Karnavian,Thomas Trikasih Lembong, hingga putra sulungnya, Khalifah Alkays Yusuf.

Acara peluncuran buku ini dijadwalkan dihadiri sejumlah tokoh penting dan pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Wakil Menteri Pertahanan RI Richard Tarulia H.Tampubolon.

Kemudian Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, hingga aktor senior Anwar Fuady.

Topik Menarik