Polri Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang terkait Dugaan Makar Penyadapan Prabowo
Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menggeledah rumah di Bogor dan Tangerang terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di Bogor dan Tangerang," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11/2026).
Baca juga: Jenderal Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Effendi Gazali: Makar!
Adanya operasi penindakan tersebut yang menjadi alasan kegiatan ekspose perkara dugaan makar dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, Jumat (20/11/2026) ditunda pekan depan.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko aktivitas makar. Rumah di Cipete diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko telah dipecat sebagai anggota Polri.
Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Kemudian, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Empat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.









