Respons Polemik, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan kawasan hutan kota. Hal ini diungkapkan Gus Ipul merespons polemik yang muncul terkait lokasi lahan yang disiapkan untuk Sekolah Rakyat, yang disebut-sebut berada di kawasan Hutan Kota UI.
Sebelumnya, Gus Ipul bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah kesiapan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di UI.
"Enggak, jadi itu salah. Jadi di bagian kota, tapi sisi yang dengan hutan. Jadi berimpitan. Jadi hutan kotanya itu tetap hutan kota, dan tanahnya UI di sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Pramono Tak Setuju jika Hutan Kota UI Dialihfungsikan Jadi Sekolah Rakyat
Konsolidasi Lewat Bedah Dapil, Perindo Lampung Perkuat Basis Partai Melalui Pemberdayaan UMKM
Gus Ipul pun menjelaskan bahwa masih akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Indonesia."Pernyataan saya kan ada gitu juga. Pernyataan saya, coba buka deh, akan dilihat kesesuaian administrasinya. Baru KPKS dulu apa-apa itu. Nah, kita lihat judulnya, tapi pernyataan saya, coba deh yang rilis itu. Ini kan kesesuaian administrasinya masih panjang," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul pun menceritakan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut bermula dari permintaan Kemensos kepada UI untuk menyediakan lahan. UI kemudian menawarkan sejumlah lokasi, yakni di Rawamangun seluas 1,5 hektare, Cawang 1,5 hektare, serta kawasan Kampus UI Depok yang berada di sisi Jakarta.
Menurutnya, lahan di Rawamangun dan Cawang belum mencukupi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 3.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
"Jadi itu, gini, bermula dari permintaan saya kepada UI. Permintaan kami Kemensos kepada UI, apa ada tanah yang bisa digunakan untuk membangun sekolah rakyat. Dia menawarkan di beberapa tempat. Satu ada di Rawamangun 1,5 hektare. Ada di Cawang, 1,5 hektare. Nah, ada di UI. Yang di kampus Depok itu ada yang sisi Jakarta, tapi berimpitan dengan hutan kota. Nanti bisa menjadi bagian dari hutan kota, kan menarik gitu. Awalnya gitu," jelasnya.
Gus Ipul pun menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di daerah-daerah yang melanggar aturan ataupun rawan bencana. "Tapi, yang jelas, sekolah rakyat tidak akan dibangun di daerah-daerah yang melanggar aturan, rawan bencana. Udah ada ketentuannya itu. Kita sudah membangun 100 titik hari ini, itu rumit sekali persyaratannya. Enggak ada satu pun yang boleh dilanggar. Panjang itu syaratnya, enggak asal bangun," tegasnya. Gus Ipul mengatakan, pemenuhan syarat-syarat itu tidak cukup 7 sampai dengan 7 bulan. "Ada yang setahun baru cukup syarat-sayaratnya, karena ada syarat amdal, ada syarat ini, syarat itu. Banyak banget. Kan enggak bisa kita langsung main pasang, main bangun," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan pihak UI memiliki sikap yang sama bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku.
"Intinya kita setuju pendapat yang mengatakan kita tidak akan membangun di hutan kota. Dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan. Itu tolong ditegesin."
Gus Ipul kembali menegaskan bahwa dirinya senang menerima masukan dan kritikan yang membangun. "Enggak apa-apa. Saya senang saja. Ya, ini kan jadi bahan diskusi bersama juga. Ya, kita terima kasihlah. Kritik sarannya, terima kasih. Saya sama dengan UI dan Pak Pram. Ya, kita juga menolak kalau hutan kota," pungkasnya.










