Kabaintelkam Polri Usulkan 6 Mekanisme Cegah Penyalahgunaan Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Hal itu disampaikan Komjen Dedy Kusuma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI terkait RUU Penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian," kata Komjen Dedy.
Komjen Dedy merincikan, enam hal itu hal itu mengatur pembatasan sasaran, pelarangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan yang tak boleh dihapus, hingga pengaturan sanksi bagi pelanggaran.
Poin pertama, diusulkan adanya aturan sasaran yang limitatif. "Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan di depan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamdagri (keamanan dalam negeri) termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi," ujarnya.
Kedua, kata dia, perlu ada penegasan bahwa penyadapan tak boleh digunakan di luar target atau untuk kepentingan pribadi. Mekanisme penyadapan juga perlu adanya perintah tertulis dari atasan."Yang ketiga, mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan. Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," jelasnya.
Dedy menyebutkan, usulan keempat perlu adanya pencatatan penggunaan seluruh sarana yang tidak boleh dihapus dengan mekanisme audit berkala. Perlu ada juga pengawasan melekat.
Kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri.
"Keenam, terkait dengan tegasnya sanksi terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH, serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah."










