Sidang Kasus Gus Yaqut, Saksi Ahli Jelaskan Soal Kuota Haji Awal dan Kuota Tambahan

Sidang Kasus Gus Yaqut, Saksi Ahli Jelaskan Soal Kuota Haji Awal dan Kuota Tambahan

Nasional | sindonews | Senin, 16 November 2026 - 18:59
share

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Sidang menghadirkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Profesor Ibnu Sina Chandranegara sebagai saksi ahli.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani dengan dua hakim anggota di ruang sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Dalam sidang, Ibnu Sina menjelaskan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang membedakan pengaturan kuota awal haji Indonesia dan kuota haji tambahan.

Baca juga: Puluhan Kiai Sepuh NU Surati MA, Minta Sidang Kasus Kuota Haji Diawasi agar Objektif dan Adil

Ibnu Sina menjelaskan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur dua rezim hukum berbeda terkait penetapan kuota haji. Menurut dia, kedua rezim tersebut tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 8 Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat dua rezim hukum yang berbeda. Yang pertama adalah rezim hukum berkaitan sepanjang menyangkut kuota haji, pembagian kuota haji," kata Ibnu Sina di hadapan majelis hakim.

Dia menilai, Pasal 8 mengatur mengenai Kuota Haji Indonesia. Sedangkan Pasal 9 mengatur mengenai Kuota Haji Tambahan. Adapun perbedaan kedua, lanjut dia, ketentuan tersebut terletak pada waktu dan kondisi yang menjadi persyaratan munculnya kuota tambahan.

Baca juga: Kasasi Ditolak, Eks Sekretaris MA Nurhadi Tetap Divonis 5 Tahun Penjara

"Yang membedakan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 itu adalah waktu dan kondisionalnya. Ahli memandang bahwa di Pasal 9, lahirnya kuota tambahan itu mempersyaratkan dua keadaan," ujarnya.

Dua persyaratan tersebut yakni tersedianya kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dan telah ditetapkannya Kuota Haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Dengan demikian, penetapan kuota haji tambahan baru dapat dilakukan setelah kuota haji Indonesia ditetapkan dan terdapat pemberian kuota tambahan dari Arab Saudi."Kuota haji tambahan itu akan muncul dan Menteri berwenang menetapkannya apabila dua syarat itu terpenuhi, yaitu syarat adanya kuota itu sendiri dan kedua adalah setelah kuota haji Indonesia ditetapkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Ibnu Sina menjelaskan, dalam penetapan kuota haji Indonesia sebagaimana diatur Pasal 8, terdapat kewenangan atribusi yang melekat pada menteri yang pada tahun 2021-2024 dijabat oleh Gus Yaqut. Kewenangan tersebut juga terikat dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah proporsi pembagian kuota haji khusus sebesar 8 persen sebagaimana diatur dalam UU Haji.

"Di dalamnya terikat kewenangan atribusi kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah menteri. Kemudian, mengikat di dalamnya prosedur-prosedur penetapan kuota haji Indonesia," tuturnya.

Ibnu Sina menerangkan, penetapan kuota haji Indonesia harus memperhatikan berbagai persyaratan dan batasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun demikian, akademisi kelahiran Jakarta 1989 ini berpandangan bahwa pengaturan mengenai kuota haji tambahan dalam Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri bagi Menteri.Menurut dia, kewenangan tersebut dapat dijalankan apabila persyaratan mengenai ketersediaan kuota tambahan dan penetapan kuota haji Indonesia telah terpenuhi.

"Sedangkan ahli berpandangan dalam Pasal 9, sesuai dengan syarat dalam norma tersebut, bahwa kuota haji tambahan itu hanya bisa dirumuskan, ditetapkan, dan atribusi tersebut dilaksanakan apabila syarat dalam hal adanya kuota tambahan di mana pemberi kuota tambahan itu adalah Kerajaan Saudi Arabia, dan setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia," katanya.

Dalam persidangan, Ibnu Sina juga menyoroti kedudukan menteri agama yang menurutnya memiliki dua fungsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain bertindak sebagai penyelenggara administrasi negara di bidang keagamaan, khususnya urusan haji dan umrah, menteri agama juga ditunjuk sebagai Amirul Hajj sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019.

Selain Ibnu Sina sebagai ahli administrasi negara, pihak Gus Yaqut menghadirkan Eva sebagai ahli hukum pidana dan Hernold yang memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara.

Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.

Topik Menarik