Perkuat Hubungan Pusat-Daerah, Prabowo Bisa Pertimbangkan Pimpinan DPD Jadi Wapres

Perkuat Hubungan Pusat-Daerah, Prabowo Bisa Pertimbangkan Pimpinan DPD Jadi Wapres

Nasional | sindonews | Senin, 16 November 2026 - 17:41
share

Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum menentukan dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diajukan ke MPR. Prabowo berencana menentukan calon wakilnya usai mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen, China, pada 18–19 November 2026.

Pengamat Politik Arah Institute Sunardi Panjaitan menilai pemilihan wakil pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi momen memperkuat hubungan antara daerah dan pemerintah pusat. Karena itu, dia berharap presiden mempertimbangkan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai kandidat pendampingnya.

Baca juga: Gibran Mundur, Puan, AHY, dan Sultan B Najamudin Masuk Bursa Cawapres

Menurut Sunardi, DPD merupakan lembaga negara yang secara konstitusional mewakili kepentingan daerah dari 38 provinsi di Indonesia. Atas dasar itu, pimpinan lembaga tersebut dinilai layak masuk dalam pertimbangan jika wacana pergantian wapres bergulir.

"Patut untuk Bapak Prabowo pikirkan kiranya dapat mempertimbangkan wapres dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara yaitu DPD RI," ujar Sunardi, Senin (16/11/2026).Selama ini aspirasi daerah belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat. Tidak sedikit program pemerintah yang dirancang dengan baik, tetapi menghadapi kendala ketika diimplementasikan di daerah.

Dia menilai pimpinan DPD memiliki modal politik dan kelembagaan untuk mengatasi persoalan tersebut. Mereka dianggap memahami karakteristik, kebutuhan, hingga persoalan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Sunardi menyebut terdapat empat pimpinan DPD periode ini yang patut dipertimbangkan Prabowo sebagai kandidat wapres. Mereka yakni Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD yakni Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.

Empat figur tersebut memiliki latar belakang representasi daerah dan tidak terikat sebagai kader partai politik tertentu dalam kapasitas kelembagaan mereka di DPD.

Dia juga menyinggung sikap Ketua DPD Sultan B Najamudin yang konsisten menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Komitmen tersebut dinilai menjadi salah satu modal untuk membangun hubungan kerja yang solid antara DPD dan pemerintah."Siapa pun nama yang dikirim, DPD siap menyukseskan pemerintahan Prabowo. Itu pernyataan yang konsisten dari Ketua DPD sejak awal mendukung Presiden Prabowo," ucapnya.

Dia memaparkan sejumlah alasan mengapa figur dari DPD dinilai memiliki keuntungan strategis jika dipilih menjadi wapres. Pertama, menghindari munculnya kekuatan politik yang berpotensi menjadi matahari kembar di pemerintahan.

Menurut dia, pimpinan DPD terbiasa bekerja secara kolektif sehingga dinilai tidak memiliki kecenderungan membangun panggung politik sendiri.

Kedua, figur DPD dinilai tidak membawa kepentingan satu partai politik tertentu. Dengan demikian, kepentingan 38 provinsi diharapkan dapat menjadi orientasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ketiga, pemahaman terhadap persoalan daerah dinilai dapat membantu mempercepat pelaksanaan program prioritas Prabowo hingga ke tingkat akar rumput, mulai dari persoalan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, hingga kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.Keempat, kehadiran figur DPD disebut berpotensi memperkuat stabilitas koalisi pemerintahan karena memiliki ruang penerimaan lintas partai dan kelompok masyarakat.

"Indonesia butuh wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat. DPD adalah jawabannya. Prabowo butuh wapres yang tidak hanya paham Jakarta, tapi paham Kupang, Timika, Bengkulu, hingga Papua," ungkapnya.

Sunardi berharap empat pimpinan DPD dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Prabowo.

Topik Menarik