Menata APBN, Menjaga Ruang Fiskal
Candra Fajri Ananda Dosen/guru besar FEB Universitas Brawijaya
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberi pemerintah sarana untuk menjaga daya beli ketika perekonomian menghadapi tekanan, membiayai layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kegiatan produktif melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Kemampuan APBN untuk menjalankan peran tersebut bergantung pada ruang fiskal, yaitu keleluasaan pemerintah untuk membiayai prioritas setelah memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, termasuk pembayaran bunga utang.
Hingga akhir Oktober 2026, Kementerian Keuangan (2026) mencatat defisit APBN sebesar 1,47 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan surplus keseimbangan primer sebesar Rp114,8 triliun. Kedua angka tersebut menggambarkan cakupan belanja yang berbeda. Surplus primer menunjukkan bahwa pendapatan negara melampaui belanja di luar pembayaran bunga utang, sedangkan defisit APBN menunjukkan bahwa total belanja, setelah pembayaran bunga utang diperhitungkan, melebihi pendapatan negara.
Dinamika catatan angka tersebut memberi gambaran mengenai kondisi anggaran dan kegiatan ekonomi yang menjadi dasar penetapan prioritas belanja. Dalam The Theory of Public Finance, Musgrave (1959) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal menjalankan tiga fungsi, yaitu alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi.
Dalam penyusunan APBN, fungsi alokasi membantu menentukan layanan yang perlu dibiayai, fungsi distribusi mengarahkan perhatian pada kelompok yang paling membutuhkan dukungan, dan fungsi stabilisasi memberi dasar untuk menilai peran belanja dalam menjaga kegiatan ekonomi. Ketiga fungsi ini menempatkan pemerataan akses dan mutu layanan sebagai bagian dari penilaian manfaat belanja negara.Setelah prioritas ditetapkan, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran ditempatkan dan digunakan secara efisien. IMF (2025) membedakan efisiensi alokatif, yakni mengarahkan anggaran ke program yang paling bermanfaat bagi tujuan kebijakan, dan efisiensi teknis, yakni menghasilkan layanan sebaik mungkin dengan sumber daya yang tersedia.
Dalam layanan kesehatan dasar, efisiensi alokatif tercermin ketika anggaran diprioritaskan bagi wilayah yang akses layanannya masih terbatas. Efisiensi teknis kemudian dapat dicapai dengan menyesuaikan pengadaan obat berdasarkan kebutuhan setiap fasilitas kesehatan, sehingga pemborosan berkurang dan persediaan obat tetap terjaga.
Menakar Keandalan Penerimaan NonpajakKetepatan perencanaan APBN bergantung pada pemahaman tentang asal penerimaan dan keberlanjutannya. Hingga akhir Oktober 2026, pendapatan negara mencapai sekitar Rp2.618 triliun, setara dengan 83 persen dari target tahunan dan tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Penerimaan perpajakan menyumbang Rp2.064 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun atau sekitar 120 persen dari target APBN 2026. Pelampauan target PNBP tersebut menjadi alasan untuk menelaah sumber kenaikannya, terutama untuk memperkirakan berapa besar penerimaan yang dapat diandalkan pada tahun berikutnya.
Penelaahan tersebut perlu dimulai dari karakter masing-masing sumber PNBP. Hingga Oktober 2026, pendapatan sumber daya alam mencapai Rp256,1 triliun, sehingga perubahan harga komoditas dan volume produksi perlu diperhitungkan dalam proyeksi penerimaan. Pada saat yang sama, penertiban kawasan hutan menyumbang lebih dari Rp55 triliun dalam bentuk penerimaan insidental. Dalam penyusunan APBN berikutnya, pemerintah perlu menghitung penerimaan berulang secara terpisah dari penerimaan insidental. Dengan dasar tersebut, pemerintah dapat memperkirakan kemampuan pendanaan secara lebih realistis, terutama untuk belanja yang harus dibiayai setiap tahun.
Pada penyusunan APBN, pemerintah perlu menilai setiap sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berdasarkan besaran, waktu penerimaan, dan kemungkinan penerimaan tersebut berulang. Untuk penerimaan insidental, seperti hasil penertiban kawasan hutan, pemerintah perlu memeriksa nilai kewajiban yang masih dapat ditagih, status penyelesaian penagihan, dan perkiraan waktu dana masuk ke kas negara.
Informasi ini penting karena kewajiban yang sudah tercatat dapat baru dibayar pada tahun anggaran berikutnya. Untuk pendapatan sumber daya alam, pemerintah dapat menyusun proyeksi dasar menggunakan asumsi harga komoditas dan volume produksi, lalu mengujinya dengan skenario harga yang lebih rendah, produksi yang lebih kecil, atau keduanya.
Selisih antara proyeksi dasar dan hasil skenario tersebut menunjukkan besarnya potensi kekurangan penerimaan serta memberi dasar untuk menentukan belanja yang perlu diprioritaskan, dijadwalkan ulang, atau disesuaikan. Dengan demikian, kebutuhan rutin seperti operasional sekolah dan fasilitas kesehatan dapat direncanakan berdasarkan penerimaan yang lebih dapat diperkirakan, sementara penggunaan penerimaan insidental dapat disesuaikan dengan kepastian realisasinya.
Tarik Ulur Insentif PajakSelain menilai seberapa andal PNBP untuk membiayai belanja, pemerintah perlu memperhitungkan penerimaan pajak yang berkurang akibat pemberian fasilitas perpajakan. Pengurangan penerimaan tersebut diestimasi sebagai belanja perpajakan (tax expenditure) dengan mengacu pada ketentuan perpajakan umum. Fasilitas seperti pembebasan pajak atau pengurangan tarif dapat digunakan untuk mendorong investasi, menjaga daya beli, atau mendukung kegiatan usaha. Agar manfaatnya dapat dinilai, pemerintah perlu menetapkan kriteria penerima, masa berlaku, dan indikator keberhasilan sejak awal.
Jika insentif ditujukan untuk mendorong perluasan industri di suatu wilayah, evaluasi dapat mencakup realisasi investasi, penambahan kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja. Untuk memperkirakan kontribusi insentif terhadap hasil tersebut, pemerintah dapat menelaah rencana ekspansi perusahaan sebelum fasilitas diberikan dan membandingkan realisasinya dengan proyek serupa yang tidak menerima fasilitas.
Perkiraan manfaat tambahan itu kemudian menjadi dasar untuk mempertahankan fasilitas yang efektif, memperbaiki persyaratannya, atau mengakhirinya jika manfaatnya kecil dibandingkan dengan biaya fiskalnya.Bila hasil evaluasi mengarah pada penghentian fasilitas, pemerintah perlu memperhitungkan respons pelaku usaha dan rumah tangga sebelum menetapkan target tambahan penerimaan.
Estimasi belanja perpajakan umumnya menggunakan asumsi bahwa perilaku wajib pajak tetap, sedangkan pencabutan fasilitas dapat mengubah keputusan produksi, investasi, dan konsumsi. Jika biaya produksi meningkat, misalnya, perusahaan dapat menanggung kenaikan tersebut melalui penurunan margin atau meneruskannya ke harga jual.
Kenaikan harga dapat melemahkan permintaan dan membuat tambahan penerimaan lebih kecil daripada perkiraan awal. Dampak tersebut perlu diperhitungkan saat menetapkan target penerimaan, menentukan waktu penghentian, dan menilai kebutuhan masa transisi.
Ruang fiskal untuk tahun-tahun mendatang dibentuk oleh keputusan APBN hari ini. Pemerintah perlu mendasarkan belanja rutin pada penerimaan yang dapat diandalkan, mengarahkan anggaran ke layanan yang paling dibutuhkan, dan mempertahankan insentif pajak yang manfaat ekonominya sepadan dengan biaya fiskalnya. Dengan pilihan tersebut, APBN dapat menjaga kesinambungan layanan publik sekaligus mendukung kegiatan usaha yang menopang penerimaan negara. Semoga.










