PDIP Tegaskan Tidak Sodorkan Nama dan Berburu Posisi Wapres
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya terkait jabatan wakil presiden (wapres) yang kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya. Juru Bicara PDIP Ansy Lema mengatakan, partainya tidak menyodorkan nama dan berburu posisi wapres.
Menurut Ansy, PDIP dalam berpolitik, berdemokrasi, dan bernegara rujukannya jelas yakni konstitusi dan undang-undang. "Terkait dengan pengisian jabatan kursi wakil presiden yang lowong ini, rujukannya sudah jelas juga, yaitu Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang MD3," ujar Ansy dalam program Sindo Sore di SindoNews TV, dikutip Senin (16/11/2026).
Ansy mengatakan, dalam aturan tersebut di atas disebutkan secara eksplisit bahwa presiden punya hak prerogatif mengusulkan dua nama cawapres ke MPR RI untuk kemudian dipilih. "Tentu juga ditegaskan di sana bahwa dua nama itu merupakan hasil dari diskusi ataupun rembuk antara presiden dan partai-partai yang pada pemilu, Pilpres 2024 itu mengusung Presiden Prabowo dan pasangannya pada saat itu," jelas Ansy.
Baca Juga: PKS Tak Usulkan Cawapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya
Dengan demikian, lanjut Ansy, jika ditanya sikap PDIP, pihaknya sejak dulu tegas, lugas, dan konsisten bahwa PDIP memosisikan diri sebagai partai penyeimbang yang berada di luar kekuasaan, memainkan peran sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis."Terkait dengan pengisian jabatan wakil presiden ini, posisi PDI Perjuangan itu tidak menyodorkan nama, tidak berburu posisi wapres, apalagi cawe-cawe untuk hal ini. Jadi, clear dan clean posisi PDI Perjuangan terkait diskursus atau pengisian jabatan wapres yang kosong," tegas Ansy.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons mencuatnya sejumlah nama dalam bursa calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hasto menegaskan, PDIP akan menghormati mekanisme pengisian jabatan wapres sebagaimana diatur dalam konstitusi."Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Hasto di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Hasto menjelaskan, konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua nama calon wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, PDIP menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan nama-nama yang akan diajukan.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat," tutur Hasto.
Dia berharap, dua nama yang nantinya diusulkan merupakan sosok terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi hingga sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok."Yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," jelas Hasto.
Hasto juga merespons terkait mencuatnya dua nama kader PDIP yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam bursa cawapres pengganti Gibran. Hasto menegaskan, keputusan strategis partai berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hasto juga tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur calon wapres berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran. "Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.










