Percayakan Mekanisme Konstitusi usai Gibran Mundur, MUI: Jangan Ikut Ribut
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. MUI bersama organisasi Islam lainnya memilih menyerahkan proses selanjutnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai mekanisme konstitusi.
"Kita percayakan kepada wakil-wakil kita ya dari DPR, agar mereka memproses seperti di MPR," ujar Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis, Jumat (13/11/2026).
Baca juga: Yusril Buka Suara Soal Namanya Diusulkan Jadi Wapres Pengganti Gibran
Dia meyakini para pemimpin politik dan wakil rakyat di DPR maupun MPR dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara bijaksana serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, dia mengimbau organisasi Islam agar tidak ikut memperkeruh situasi dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan. "Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya serta bisa berjalan dengan baik," katanya.Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, surat tersebut menyatakan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menambahkan pengunduran diri tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR. MPR hanya perlu menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Calon pengganti tersebut berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.
