Tim Hukum Prof Dasaad Persoalkan Legalitas Sidang Etik PERKI
Tim hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), mempertanyakan keabsahan sidang etik yang digelar Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI). Tim yang dikoordinasikan oleh Rustiwahyuni, S.H., menilai proses tersebut bermasalah karena diduga dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran disiplin profesi.
Persoalan ini kembali mencuat setelah hak jawab Ketua Dewan Etik PERKI, dr. Muhammad Munawar, dimuat sejumlah media pada 6–7 November 2026. Menurut tim hukum, penjelasan tersebut belum menjawab persoalan utama terkait dasar hukum dan kewenangan sidang.
Baca juga: Gelar Skrining Penyakit Jantung Bawaan, PERKI Targetkan Siswa SD dan Pesantren
“Penegakan disiplin tenaga medis merupakan kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP), bukan dewan etik di tingkat perhimpunan. Karena itu, kami mempertanyakan dasar kewenangan Dewan Etik PERKI dalam menjalankan proses pemeriksaan tersebut,” ujar tim hukum.
Hal ini merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta AD/ART IDI dan aturan organisasi MKEK. Tim hukum menilai dewan etik perhimpunan seharusnya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, bukan mengambil kewenangan lembaga lain.
Selain kewenangan, dasar pengaduan pasien juga menjadi persoalan. Berdasarkan Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin diajukan oleh pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan.
Baca juga: Sering Dikira Masuk Angin, Ini Gejala Serangan Jantung yang Wajib Diwaspadai
Tim hukum menyebut enam pasien yang berkaitan dengan perkara tersebut telah dimintai keterangan oleh penyelidik Bareskrim Polri. Mereka disebut tidak pernah mengajukan pengaduan maupun meminta second opinion atas tindakan medis Prof. Dasaad.Proses sidang juga dipersoalkan karena disebut tetap berjalan secara in absentia setelah dua kali pemanggilan. Padahal, menurut tim hukum, aturan organisasi mensyaratkan tiga kali pemanggilan. Ketidakhadiran Prof. Dasaad disebut telah disertai surat pemberitahuan alasan.
Tim hukum turut mengungkap bahwa dalam forum 15 Desember 2025, Prof. Dasaad diduga mengalami perundungan, tidak diperbolehkan didampingi kuasa hukum, dan tidak diizinkan melakukan perekaman. Kondisi tersebut dinilai membuat Prof. Dasaad tidak mendapatkan kesempatan pembelaan yang layak.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah terbitnya SK pada 21 Januari 2026 yang disebut merekomendasikan penolakan sertifikat kompetensi tambahan dan pencabutan sertifikat kompetensi spesialis jantung Prof. Dasaad.Tim hukum mempertanyakan penerbitan SK tersebut karena MDP disebut sebelumnya tidak menemukan pelanggaran disiplin. Bahkan, pada 5 Mei 2026, Ketua MDP untuk kedua kalinya menyatakan tidak terdapat pelanggaran disiplin maupun pengaduan pasien. Tim hukum juga merujuk surat PB IDI dan MKEK Nomor 2218/PB/A.2/10/2026 tertanggal 19 Oktober 2026. Surat tersebut disebut menyatakan perkara telah kedaluwarsa sekaligus menegaskan bahwa dewan etik perhimpunan memiliki tugas pembinaan dan pengawasan.
Ketua Umum PB IDI, Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., menurut informasi yang diterima tim hukum, juga menilai tindakan yang dipersoalkan tidak sejalan dengan sumpah dokter, KODEKI, AD/ART IDI, dan aturan organisasi MKEK serta berpotensi melampaui kewenangan atau abuse of power.
Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, turut menyoroti kewenangan penanganan pengaduan pelanggaran disiplin profesi.“Berdasarkan Pasal 305 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaduan terkait pelanggaran disiplin profesi diajukan oleh pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan dan ditujukan kepada MDP. Dewan Etik PERKI tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran disiplin,” ujarnya.
Tim hukum juga menyebut persoalan pengajuan sertifikat kompetensi tambahan bidang kardiologi intervensi Prof. Dasaad telah berlangsung sejak 2016 dan kembali terjadi pada 2021. Mereka berharap persoalan ini dapat diperiksa secara objektif berdasarkan aturan hukum dan tata kelola organisasi profesi.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, tim hukum mempersilakan media melakukan konfirmasi kepada PB IDI, MDP, Konsil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan, Komisi IX DPR RI, serta Bareskrim Polri. Sementara itu, dugaan penyalahgunaan wewenang dan persoalan hukum lainnya diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
