Mengulik Aliran Uang Minyak Venezuela Rp216,7 Triliun, Dikeruk AS?

Sejak militer dan otoritas Amerika Serikat (AS) mengambil alih kendali atas industri minyak Venezuela menyusul penangkapan mantan Presiden Nicolas Maduro pada Januari lalu, nasib kekayaan minyak negara Amerika Latin tersebut menjadi sorotan dunia.

Berdasarkan laporan audit resmi yang dirilis Departemen Luar Negeri AS bersama firma akuntansi KPMG terungkap bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengembalikan lebih dari USD12 miliar (sekitar Rp216,7 triliun dengan kurs Rp18.065 per USD) -atau hampir 99 dari total pendapatan penjualan minyak mentah Venezuela- kepada pihak berwenang transisi di negara tersebut.

Berdasarkan kesepakatan energi komprehensif antara Washington dan otoritas transisi Venezuela, seluruh minyak mentah Venezuela dijual di pasar terbuka. Namun hasil penjualan tidak langsung masuk ke kas pemerintah lokal melainkan ditampung ke dalam rekening escrow (escrow account) yang dikelola langsung oleh Departemen Keuangan AS.

Baca Juga: Mengapa AS Kepincut Minyak Venezuela, Apa Istimewanya?

Pejabat Venezuela kemudian harus melalui proses pengajuan dan persetujuan yang ketat sebelum dana tersebut dapat dicairkan kembali guna membiayai infrastruktur dan kebutuhan kemanusiaan di dalam negeri.Hingga 30 September 2026 (akhir tahun anggaran 2026), tercatat masih ada sisa dana sebesar USD168,6 juta di dalam rekening penampungan tersebut. Sebagian besar dari kucuran dana USD12 miliar tersebut disalurkan ke dalam perekonomian Venezuela melalui transaksi valuta asing (foreign exchange) yang melibatkan bank-bank komersial di negara tersebut.

Akan tetapi laporan KPMG juga merinci sejumlah pengeluaran langsung untuk pengadaan barang dan jasa strategis, di antaranya hampir USD24 juta untuk pengadaan peralatan dialisis (cuci darah) dan perlengkapan penambangan batu bara. Lalu USD8,7 juta untuk melunasi utang pengadaan vaksin Venezuela dengan Organisasi Kesehatan Pan-Amerika (PAHO).

Baca Juga: Kuasai Ladang Minyak Venezuela, AS Singkirkan China dan Rusia

Ditambah selanjutnya USD5 juta untuk biaya jasa hukum firma hukum asal Miami, Greenberg Traurig. Meskipun laporan tersebut menyensor atau merahasiakan nama 20 perusahaan pembeli minyak dan emas sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2026, setiap perusahaan pembeli diwajibkan melewati proses penyaringan (vetting) yang sangat ketat oleh pemerintah AS.

Hal itu guna memastikan kepatuhan terhadap sanksi dan kontrol pencucian uang, sebuah perubahan drastis dibanding era kepemimpinan Maduro di masa lalu yang hampir tanpa pengawasan transparan.