Soroti Ranperda dan RAPBD 2027, Fraksi Perindo Nagakeo Minta Anggaran Lebih Menyentuh Masyarakat

Kualitas infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama untuk menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan menekan biaya distribusi. Namun, keterbatasan alokasi belanja modal dalam RAPBD Kabupaten Nagekeo 2027 menjadi perhatian FraksiPartai Perindo.

Dalam Pemandangan Umum terhadap RAPBD 2027 dan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Fraksi Perindo yang diketuai Mbulang Lukas menyoroti komposisi anggaran daerah. Dari total belanja Rp701,66 miliar, belanja modal hanya dialokasikan Rp38,52 miliar atau 5,49.

Baca juga: Gerobak Perindo Harus Jadi Pemantik Perindo Sahabat UKM

Bahkan, alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi disebut hanya Rp20,39 miliar untuk seluruh Kabupaten Nagekeo. Kondisi tersebut dinilai belum memadai untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur sekaligus mendukung kebutuhan rehabilitasi pascagempa.

"Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi hanya Rp20,39 Miliar untuk seluruh Kabupaten. Ini sangat tidak memadai untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, apalagi untuk rehabilitasi pasca-gempa," demikian catatan Fraksi Perindo dalam pandangan umumnya dikutip, Kamis (12/11/2026).Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Kosmas Lawa Bagho mengatakan, pembangunan jalan memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk memperlancar mobilitas orang dan barang sekaligus membuka akses menuju sentra-sentra produksi.

"Jadi peningkatan jalan itu mobilitas orang, mobilitas barang dan akses ke sentra-sentra produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Juga mendorong UMKM berbiaya rendah jika jalan-jalan dihotmix atau jalan yang baik," ujar Kosmas.

Karena itu, Fraksi Perindo meminta pemerintah daerah memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur, bukan hanya berdasarkan konsentrasi wilayah tertentu. Sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian meliputi Nagerawe-Olakile dan Jawa Kisa-Alorawe.

"Distribusi pembangunan infrastruktur harus benar-benar memperhatikan asas keadilan. Jangan sampai pembangunan hanya menumpuk di satu wilayah, satu kecamatan atau wilayah yang dekat dengan kekuasaan, sementara wilayah lain yang juga membutuhkan justru tidak mendapatkan apa-apa," kata Kosmas.

Dia menambahkan pemerataan serapan anggaran juga harus menjangkau desa-desa dan wilayah terluar di Kabupaten Nagekeo. Orientasi pembangunan tersebut dinilai penting agar manfaat belanja daerah tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu."Kita dorong agar berbagai program berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berkeadilan, serapan anggaran bagi seluruh daerah di Kabupaten Nagekeo termasuk desa-desa atau daerah terluar," ujarnya.

Dorongan tersebut sejalan dengan orientasi Partai Perindo sebagai partai proekonomi yang menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai perhatian politiknya. Dalam konteks Nagekeo, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dan keberlangsungan usaha UMKM.

Selain peningkatan jalan Nagerawe-Olakile dan Jawa Kisa-Alorawe, Fraksi Perindo juga mendesak penyelesaian hotmix Kocamata-Koekobho-Malapadhu serta peningkatan akses Nunukono-Nangaroro dan Kampung Adat Ola Dhawe. Pemerintah daerah diminta memastikan program yang telah direncanakan benar-benar dieksekusi pada tahun anggaran 2027.