Klinik Koperasi Merah Putih Tak Wajib Punya Dokter? Ini Kata Wamenkes

Wacana klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disebut tidak diwajibkan memiliki dokter umum masih menjadi pembahasan Kementerian Kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan skema pelayanan di fasilitas tersebut belum diputuskan.

Ia mengatakan, pemerintah masih mengkaji sejumlah aspek, termasuk ketersediaan tenaga medis di setiap daerah. Dante menjelaskan, pemenuhan tenaga dokter di klinik Koperasi Merah Putih nantinya akan mempertimbangkan kondisi wilayah.

Pemerintah terlebih dahulu akan memprioritaskan ketersediaan dokter di puskesmas yang saat ini masih mengalami kekurangan tenaga medis.

“Nanti kita lihat daerah per daerahnya. Untuk daerah puskesmas saja yang sekarang ini ada, kan belum semua puskesmasnya ada dokter-dokternya, kita masih kekurangan dokter. Kita penuhi dulu yang ada di puskesmas,” kata Dante saat ditemui dalam Sandbox Kesehatan Summit 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga : Kepala BPOM Terbitkan Diskresi Khusus Penyediaan Obat bagi Kopdes Merah PutihDante mengatakan, apabila kebutuhan dokter di puskesmas sudah terpenuhi, tenaga medis yang masih tersedia dapat ditempatkan di fasilitas kesehatan Koperasi Desa Merah Putih yang bisa dijangkau.

Namun, jika klini Koperasi Desa Merah Putih belum memiliki dokter, pelayanan tetap dapat memanfaatkan tenaga paramedis lain. Meski begitu, mekanisme pelayanan di fasilitas tanpa dokter nantinya tidak akan disamakan dengan fasilitas yang memiliki dokter.

“Kalau tidak ada dokternya gimana? Bisa menggunakan paramedis lain, tetapi tentu guideline-nya, petunjuk teknis praktisnya berbeda antara yang ada dokter dan yang tidak ada dokternya,” ujarnya.

Dengan demikian, kemungkinan penggunaan tenaga paramedis di fasilitas tanpa dokter masih menjadi salah satu skema yang dibahas pemerintah. Namun, hal itu bukan berarti seluruh klinik Koperasi Desa Merah Putih nantinya dapat beroperasi tanpa dokter.

Baca Juga : Wamenkes Ingatkan Bahaya Konsultasi Penyakit Lewat AI, Data Pasien Bisa DisalahgunakanDante menegaskan pembahasan mengenai skema tersebut belum final. Pemerintah masih perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, keterlibatan BPJS Kesehatan, sistem pembayaran, akses masyarakat, hingga ketersediaan dokter.

“Pembahasannya belum final. Nanti kalau pembahasannya sudah final, pasti kita sampaikan ke media karena banyak aspek yang terlibat,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Dante menjawab pertanyaan wartawan mengenai polemik aturan tenaga dokter di klinik Koperasi Merah Putih.

Ia memastikan pemerintah akan menyampaikan keputusan setelah seluruh pembahasan dan aturan teknisnya matang.

Karena itu, masyarakat masih perlu menunggu kepastian mengenai standar tenaga kesehatan, mekanisme pelayanan, serta sistem rujukan yang akan diterapkan di fasilitas kesehatan tersebut.