Prabowo Tidak Menolak Pengunduran Diri Gibran

Prabowo Tidak Menolak Pengunduran Diri Gibran

Nasional | sindonews | Selasa, 10 November 2026 - 15:45
share

Presiden Prabowo Subianto tidak menolak pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres). Sebelumnya, Gibran menemui Prabowo selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Pertemuan tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. "Kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam," ungkap Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa niatan Gibran mengundurkan diri terkait keabsahan ijazahnya yang beberapa waktu terakhir bergulir di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran."Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," katanya.

Prasetyo menambahkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha.

"Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," pungkasnya.

Topik Menarik