Jokowi Sebut Operasi Politik Terhadap Dirinya dan Gibran, Denny Indrayana: Paling Tepat Suruh Anaknya Mundur
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada operasi politik terkait tuduhan ijazah palsu terhadap dirinya dan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana langsung merespons pernyataan Jokowi.
Menurut dia, pernyataan menurunkan reputasi Jokowi perlu diuji terbuka dan rasional di hadapan hukum. Salah satunya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat membuktikan fakta melalui saksi, ahli, dan bukti yang valid.
Baca juga: MK Tak Temukan Bukti Ijazah, Denny Indrayana: Gibran Mundur dari Jabatan Wapres!
Denny pun meminta Jokowi menyarankan kepada Gibran untuk mundur dari posisinya sebagai wapres untuk menjaga iklilm demokrasi dan politik nasional. "Yang paling tepat adalah memberi masukan kepada Ananda Gibran untuk sudahlah mundur dari posisi wapres. Itu adalah tindakan kenegarawanan," ujar Denny melalui podcast Denny Indrayana dikutip Minggu (18/10/2026).
Mantan Wamenkumham ini juga menyoroti penyesuaian aturan syarat pencalonan, mulai dari putusan MK mengenai batas minimum hingga ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang syarat pendidikan.“Syarat umur yang harusnya minimal 40 tahun diubah melalui putusan, syarat pendidikan diganti melalui Pasal 18 ayat 3. Itu sebenarnya operasi politik yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyebut ada operasi politik terkait tuduhan ijazah palsu dan ijazah Gibran. "Sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik dan penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai," ujar Jokowi di kediamannya, Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (16/10/2026).Jokowi menganggap operasi politik yang diarahkan kepada dirinya maupun Gibran merupakan hal yang biasa. Hal ini mengakibatkan berbagai isu maupun persoalan besar yang lebih penting justru terabaikan.
Menurut dia, dimungkinkan juga operasi politik itu untuk men-down grade reputasi politik seseorang, dalam hal ini Jokowi atau Gibran.
