Soroti Diplomasi Kemanusiaan, PP Hima Persis Tolak Konser Andrea Bocelli di Indonesia

Rencana penyelenggaraan konser musisi asal Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur dan Jakarta pada akhir tahun 2026 terus mendapat penolakan. Kali ini, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) yang secara tegas menolak rencana penyelenggaraan konser tersebut.

Penolakan itu disampaikan atas dasar pertimbangan diplomasi kemanusiaan, etika kebudayaan global, serta rekam jejak Bocelli yang dinilai berseberangan dengan sikap politik luar negeri. Ketua Bidang Hubungan Internasional PP Hima Persis Aufar Abdul Aziz menilai bahwa pemberian panggung hiburan bagi figur yang memiliki keterikatan simbolis maupun finansial dengan entitas militer agresor merupakan bentuk disonansi etis (ketidakselarasan etika).

Baca juga: Andrea Bocelli Siap Menggema di Borobudur dan Jakarta

Aufar menuturkan, seni dan kebudayaan seharusnya menjadi sarana soft power yang mempromosikan nilai-nilai perdamaian universal serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. “Ketika panggung kebudayaan monumental—terutama situs cagar budaya dunia seperti Candi Borobudur—diberikan kepada figur yang tercatat pernah terlibat dalam penggalangan dana bagi tentara Israel (IDF), hal itu berpotensi mendegradasi fungsi luhur seni menjadi ruang normalisasi tindakan agresi," kata Aufar, Selasa (13/10/2026).

Baca juga: Imigrasi Pastikan Bakal Tolak Visa Israel Houghton ke Indonesia

Dari kacamata hubungan internasional, Aufar menjelaskan bahwa diplomasi suatu negara tidak hanya diukur dari pernyataan politik pejabat di forum PBB, melainkan juga dari konsistensi kebijakan domestik (domestic action). Konstitusi Indonesia secara eksplisit memandatkan penghapusan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Secara kajian akademis, kata dia, terdapat konsep policy coherence atau keselarasan kebijakan. “Jika di panggung internasional Indonesia secara konsisten membela kemerdekaan Palestina dan mengecam kejahatan kemanusiaan, namun di dalam negeri kita justru memberikan ruang komersial kepada penyokong narasi militer lawan, maka hal ini menciptakan ambiguitas moral dan merusak kredibilitas diplomasi kemanusiaan Indonesia," imbuhnya.

Dia menyampaikan bahwa pemberian izin konser ini berpotensi mencederai empati kolektif dan solidaritas masyarakat Indonesia yang selama ini tegas berdiri bersama rakyat Palestina. Dia berpendapat bahwa alasan pertumbuhan ekonomi atau industri hiburan semata tidak boleh mengabaikan prinsip dasar kemanusiaan."Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme ekonomi dengan mengorbankan komitmen moral bangsa. Kehadiran figur publik pro-agresi hanya akan memicu resistensi publik dan merusak keharmonisan di tengah masyarakat," tegas Aufar.

Atas dasar argumentasi ilmiah dan komitmen konstitusional tersebut, PP HIMA PERSIS secara resmi mendesak Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta aparat kepolisian untuk mencabut dan meninjau ulang izin penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan bijaksana demi menjaga muruah diplomasi Indonesia serta peradaban dunia yang berkeadilan. Kami juga mengajak seluruh elemen pemuda, akademisi, dan masyarakat untuk terus mengawal kebijakan publik agar senantiasa berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal," pungkasnya.