Belanja Pemerintah Tembus Rp4.097,2 Triliun di 2027, Buat Apa Saja?

Pemerintah mengusulkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun dengan fokus pada lima klaster pembangunan nasional. Belanja tersebut disandingkan dengan target pendapatan negara Rp3.426 triliun sehingga defisit anggaran diproyeksikan Rp671,2 triliun atau 2,4 terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Kami mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPR agar belanja negara diarahkan semakin selektif untuk program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga:Defisit APBN 2025 Terjaga 2,81, Pemerintah Raih WTP ke-10 dari BPK

Purbaya mengatakan belanja negara 2027 akan dieksekusi secara lebih ketat dan terukur untuk memastikan efektivitas setiap program strategis. Lima prioritas belanja negara tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, perbaikan sarana sekolah dan madrasah, serta dukungan fasilitas pembelajaran dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prioritas berikutnya adalah pemerataan akses kesehatan melalui perluasan fasilitas medis di daerah tertinggal, penguatan transformasi kesehatan, optimalisasi kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemeriksaan kesehatan rutin, dan pembenahan infrastruktur rumah sakit. Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial untuk menjaga daya beli, memenuhi kebutuhan dasar, menekan kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas sentra ekonomi, termasuk konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, fasilitas hilirisasi, serta rehabilitasi kawasan terdampak bencana. Selain itu, program perumahan dan permukiman diarahkan pada penyediaan rumah murah, perbaikan rumah dengan sanitasi layak, dan penataan kawasan permukiman secara terpadu.Dalam pembahasan dengan DPR, pemerintah juga menegaskan komitmen memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) 2027 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antardaerah.

Baca Juga:Purbaya Guyur BPS Rp7 Triliun, Salah Satunya Bereskan DTSEN

Dari sisi pendapatan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan tanpa mengganggu iklim usaha melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, integrasi teknologi dan data melalui Cortex, Ceisa, dan Simbara, serta diversifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah juga mempertahankan defisit 2,4 PDB sebagai bagian dari konsolidasi fiskal di tengah ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, dan tekanan pasar keuangan.

Purbaya optimistis perekonomian nasional tetap tangguh, tercermin dari pertumbuhan ekonomi semester I-2026 sebesar 5,45, dengan investasi tumbuh 6,87 dan konsumsi pemerintah 15,97. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,0, inflasi 2,5, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta rata-rata imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9 untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan berbasis hilirisasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.