1.000 Tambang Timah Ilegal Ditutup saat Sidang Tahunan, Prabowo: Masak TNI-Polri Nggak Tahu?

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan 1.000 tambang timah ilegal telah ditutup. Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui aparat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca juga: Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026, Komeng Ungkap Harapan untuk Presiden

“Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masak 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” ujar Prabowo.

Dia meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk mengusut. Dia mempertanyakan fungsi pemberian pangkat dan jabatan kepada aparat apabila tidak mampu menertibkan aktivitas ilegal di wilayahnya.“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” katanya.

Prabowo menegaskan pemimpin dan komandan harus memiliki keberanian menertibkan anak buahnya apabila terbukti melakukan pelanggaran. Dia mengakui langkah tersebut tidak selalu mudah karena dapat menyangkut personel yang sebelumnya telah mendapatkan kepercayaan dan kenaikan pangkat.

“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri.Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi, demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” ungkapnya.

Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan pertimbangan pribadi. Dia mengingatkan bahwa dirinya telah mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugas negara.

“Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” ucapnya.

Karena itu, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri benar-benar mengusut aktivitas tambang ilegal tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan atau pembiaran oleh aparat di daerah.

“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi tahu,” katanya.

Selain TNI-Polri, Prabowo meminta Menteri Keuangan, Bea Cukai, hingga Bakamla turut untuk melakukan pengusutan. “Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” ujar Prabowo.