Turkiingin memperluas pakta pertahanan yang baru dibentuk bersama Pakistan dan Arab Saudi agar mencakup lebih banyak negara, kata Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, mengutip Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Di bawah visi presiden kami, kita tidak boleh hanya terbatas pada tiga negara. Kita harus berkembang dan, jika perlu, membawa negara-negara [lain] ke dalam naungan ini," ujar Fidan kepada kantor berita negara Anadolu, menurut laporan yang diterbitkan pada hari Sabtu.

Turki, Arab Saudi, dan Pakistan pada hari Jumat menandatangani Kesepakatan Pencegahan Bersama Mekkah, yang menurut para analis bisa menjadi langkah menuju arsitektur keamanan baru di kawasan tersebut.

Pakta pertahanan Mekkah ini dikembangkan berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang dicapai antara Arab Saudi dan Pakistan setahun yang lalu.

Para pejabat kawasan mengisyaratkan bahwa pakta ini pada akhirnya dapat diperluas untuk mencakup negara-negara lain, sehingga memperkuat perannya sebagai mekanisme keamanan kolektif dan pencegahan.

Fitur utama pakta ini adalah ketentuan yang menyerupai NATO, di mana serangan terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya, meskipun perincian teknisnya belum dirumuskan secara mendalam.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan bahwa negara-negara sekutu akan memutuskan melalui konsultasi mengenai tingkat, bentuk, dan format dukungan yang diperlukan jika terjadi serangan, namun tidak ada negara yang akan dianggap sebagai ancaman selama tidak ada negara anggota yang diserang.

Pejabat Turki dan Arab Saudi menegaskan bahwa pakta ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan aliansi atau hubungan strategis lainnya; sementara itu, Turki—yang merupakan anggota NATO—menyatakan bahwa kesepakatan ini tidak menargetkan negara mana pun, termasuk Iran.

3 Negara Arab yang Segera Bergabung dengan Pakta Mekkah, Semuanya Sekutu AS

1. Mesir

Negara mana saja yang mungkin bergabung selanjutnya? Mesir adalah satu-satunya negara yang potensi keanggotaannya telah diungkapkan secara terbuka oleh pejabat dari salah satu negara penandatangan pakta tersebut.

Fidan menyebut Mesir sebagai "mitra alami" dan menyatakan harapannya agar Kairo bergabung secara resmi setelah "masalah-masalah teknis" diselesaikan."Saya yakin bahwa pada tahap berikutnya, Mesir juga akan bergabung dengan kami dalam aliansi ini," ujar Fidan. "Kami sudah saling berinteraksi seolah-olah kami adalah anggota aliansi."

Ali Bakir, seorang profesor hubungan internasional, keamanan, dan pertahanan di Universitas Qatar, mengatakan bahwa jika terwujud, bergabungnya Mesir akan "secara signifikan meningkatkan bobot politik, pengaruh regional, dan efektivitas operasional pakta tersebut."

Mesir telah memiliki hubungan kerja sama yang erat dengan Arab Saudi, Pakistan, dan Turki; keempat negara ini tergabung dalam kelompok bernama R4 yang melakukan konsultasi mengenai isu-isu regional. Mesir juga baru-baru ini memperkuat hubungan militer dengan Turki, meskipun sebelumnya sempat terjadi ketegangan akibat penggulingan kekuasaan yang dilakukan militer Mesir pada tahun 2013 terkait Presiden Mohamed Morsi, konflik di Libya, dan penemuan ladang gas di Mediterania Timur.

Namun, para analis mengatakan Kairo mungkin berhati-hati terhadap potensi kewajiban militer yang bisa muncul dari perjanjian pertahanan yang mengikat dengan negara-negara yang kepentingannya tidak selalu sejalan, serta dampaknya terhadap perjanjian perdamaian yang sudah ada.

"Mesir mungkin hanya akan bergabung jika redaksi perjanjian melindungi hubungan bantuannya dengan Washington, tidak melemahkan aliansi dan perjanjian perdamaian yang ada, serta mempertahankan kebebasannya untuk memutuskan kapan dan di mana mereka akan bertempur," ujar Karim Elgendy, rekan peneliti di Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, kepada Al Jazeera."Jika kesepakatan ini tetap berupa kerangka kerja politik yang memberikan ruang untuk menyesuaikan setiap respons, Kairo bisa menerimanya dan mungkin pada akhirnya akan menandatanganinya. Jika kesepakatan itu berubah menjadi kewajiban yang bisa menyeret pasukan Mesir ke dalam perang pihak lain, jawabannya kemungkinan besar adalah penolakan," kata Elgendy.

Kendala teknis yang menahan langkah Mesir bisa bersifat "hukum maupun operasional", tambah Elgendy. "Dari sisi hukum, Mesir perlu mengetahui secara pasti apa yang mereka berkomitmen untuk pertahankan, dan mereka menginginkan jaminan agar penandatanganan tersebut tidak pernah ditafsirkan sebagai komitmen untuk melawan Israel atau sebagai tindakan memihak Ankara dalam konflik Libya dan Mediterania Timur," ujarnya.

Bagi Bakir, keputusan Kairo akan bergantung pada bagaimana mereka menimbang manfaat keanggotaan dibandingkan dengan komplikasi diplomatiknya. Keputusan Mesir untuk bergabung dengan pakta tersebut akan bergantung pada tingkat "nilai strategis" yang diyakini dimilikinya, serta kemampuannya untuk "mengelola hubungan dengan negara-negara yang kepentingannya" bertolak belakang atau bahkan "secara aktif menentang" aliansi tersebut, katanya.

Ahmed Aboudouh, rekan peneliti di Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun Mesir secara umum memiliki kekhawatiran keamanan yang sama dengan pakta trilateral tersebut, mereka "tidak memiliki persepsi ancaman yang mendasarinya" dan mungkin enggan menerima "komitmen keamanan".

"Kairo lebih memilih untuk menjadi bagian dari pengaturan keamanan regional yang tumpang tindih, yang cakupannya terbatas dan terkait dengan isu-isu tertentu... daripada terjerat dalam komitmen pertahanan yang membawa risiko atau biaya tinggi," kata Aboudouh. Ia menambahkan bahwa Mesir mungkin masih akan memilih untuk bergabung dengan pakta tersebut di masa mendatang, namun hal itu akan menjadi "keputusan yang rumit".

2. Qatar

Sejumlah pejabat mengisyaratkan bahwa negara-negara Teluk lainnya pada akhirnya bisa bergabung dengan aliansi tersebut.Dalam sebuah unggahan di X, mantan Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani menyatakan harapannya agar seluruh anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) "mengambil inisiatif untuk bergabung" dengan pakta tersebut. Selain Arab Saudi, anggota GCC mencakup Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Uni Emirat Arab.

Fidan juga berbicara mengenai kemungkinan aliansi ini merangkul lebih banyak negara di kawasan tersebut, seraya menyebutkan bahwa beberapa negara—yang tidak ia sebutkan namanya—telah menyatakan minat. "Berdasarkan visi presiden kami, kita tidak boleh hanya terbatas pada tiga negara. Kita harus berkembang dan, jika perlu, merangkul semua negara di bawah payung ini," ujar Fidan.

3. Kuwait

Di antara negara-negara Teluk, menurut Elgendy, "negara yang patut dicermati terlebih dahulu adalah Qatar dan Kuwait."

Kedua negara tersebut "dekat dengan ketiga pihak penandatangan" dan "memiliki motivasi terkuat untuk mendapatkan jaminan keamanan tambahan" setelah merasa "rentan" akibat konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, serta serangan Israel terhadap Doha pada bulan September, ujarnya.

Senada dengan itu, Bakir menilai Qatar sebagai negara Teluk yang "paling mungkin" untuk bergabung, dengan Kuwait sebagai kandidat potensial lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa Azerbaijan, Suriah, dan Yordania bisa saja bergabung "dalam waktu yang relatif singkat".

Elgendy menyatakan keraguan bahwa pakta ini akan berkembang menjadi blok yang lebih luas. "Ini tampak seperti koalisi sukarela yang akan berkembang berdasarkan kasus per kasus, yang dibentuk oleh perhitungan risiko masing-masing negara," katanya.