2 Negara Adikuasa Terus Ancam Jepang, 6 Alasan Tokyo Tidak Mengandalkan Pasukan Bela Diri

Jepang telah memperkuat kemampuan pertahanannya selama bertahun-tahun, namun para pejabat kini menyatakan bahwa langkah tersebut harus dipercepat seiring memburuknya situasi keamanan regional.

Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi mengatakan pada hari Selasa (4 Agustus) bahwa Tokyo perlu memiliki "rasa urgensi dan krisis" yang lebih besar, mengingat buku putih pertahanan terbaru pemerintah menyoroti ancaman yang kian meningkat dari Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia.

Upaya ini menuai kritik dari Beijing dan Pyongyang, yang menuduh Jepang meninggalkan prinsip-prinsip pasifis pascaperang.

Namun, Tokyo menegaskan bahwa tindakannya tetap bersifat defensif dan berada dalam batasan konstitusional. Lantas, apa sebenarnya yang mendorong peningkatan kekuatan militer Jepang—dan seberapa signifikankah hal tersebut?

2 Negara Adikuasa Terus Ancam Jepang, 6 Alasan Tokyo Tidak Mengandalkan Pasukan Bela Diri

1. Bukan Sekadar Kemampuan Bela Diri

Meskipun mendapat banyak perhatian, para ahli menyatakan bahwa langkah Jepang saat ini bukanlah "remiliterisasi" yang tiba-tiba, mengingat negara tersebut telah memiliki kemampuan bela diri selama beberapa dekade.

Melansir CNA, Jepang melepaskan hak untuk memiliki militer berdasarkan Pasal 9 konstitusinya—yang disusun oleh AS—setelah Perang Dunia II. Namun, negara itu membentuk Pasukan Bela Diri pada tahun 1954 untuk memastikan kemampuannya dalam melindungi diri sendiri."Secara hukum, Jepang tidak memiliki militer; negara ini memiliki Pasukan Bela Diri," ujar Jeffrey Hornung, seorang ilmuwan politik senior di RAND. "Jepang telah meningkatkan kemampuan pertahanannya selama lebih dari satu dekade. Apa yang kita lihat saat ini hanyalah kelanjutan dari tren tersebut."

2. Dipicu Perang Ukraina

Tahap ekspansi terbaru dimulai pada tahun 2022, dengan latar belakang invasi Rusia ke Ukraina, ketika Perdana Menteri saat itu, Fumio Kishida, menyerukan "peningkatan mendasar" pada kemampuan pertahanan.

Sejak saat itu, Jepang berkomitmen untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga mencapai 2 persen dari PDB pada tahun 2027—sebuah target yang bahkan telah dicapai lebih cepat dari jadwal. Jepang juga telah mengakuisisi rudal jarak jauh.

Besaran belanja ini menandai pembangunan kekuatan militer terbesar Jepang sejak Perang Dunia II.

3. Hubungan dengan China, Korut dan Rusia Memburuk

Para ahli menyoroti dua faktor pendorong utama: lingkungan keamanan yang semakin mengancam serta ketidakpastian mengenai dukungan AS.

Hubungan Jepang dengan China, Korea Utara, dan Rusia memburuk dalam beberapa tahun terakhir, disertai dengan seringnya aktivitas militer di dekat wilayahnya. Jet-jet Jepang dikerahkan dalam situasi siaga (scramble) sebanyak 595 kali dalam periode satu tahun hingga 31 Maret, termasuk 366 respons terhadap pesawat Tiongkok dan 214 respons terhadap pesawat Rusia.

"Jepang berada di kawasan di mana tiga negara pemilik senjata nuklir secara terbuka mengkritik Jepang serta mengancam keamanan dan kedaulatan nasionalnya," ujar Dr. Hornung kepada CNA."Setiap kali China melakukan tindakan provokatif terhadap kekuatan regional atau Korea Utara meluncurkan rudal di dekat Jepang, publik Jepang semakin mendukung keberadaan pasukan bela diri yang lebih tangguh."

Pada saat yang sama, konflik global—mulai dari Ukraina hingga Timur Tengah—telah mempertegas risiko ketergantungan yang berlebihan pada sekutu.

4. Perubahan tatanan Keamanan Global

Yuki Tatsumi, direktur senior di Institute for Indo-Pacific Security, menyoroti perubahan tatanan keamanan dunia.

"Saat kita memasuki era di mana AS menuntut semua sekutunya untuk berbuat lebih banyak demi pertahanan mereka sendiri, langkah Jepang untuk melakukan hal tersebut sepenuhnya sah dan wajar," ujarnya kepada CNA.

Sebuah jajak pendapat yang dikutip oleh Asahi Shimbun pada tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen responden Jepang merasa ragu apakah AS akan membela Jepang—hal ini mencerminkan kekhawatiran publik yang kian meningkat.

5. Menyiapkan Langkah Antisipasi

Richard Fontaine, kepala eksekutif Center for a New American Security, mengatakan bahwa strategi Tokyo memiliki tujuan ganda: memperkuat daya tangkal sekaligus memperkokoh aliansinya dengan Washington.

"Para pemimpin Jepang berupaya menunjukkan nilai mereka dalam aliansi tersebut, guna membantu memastikan komitmen berkelanjutan Amerika," ujarnya."Namun, militer yang lebih kuat juga membantu Jepang melakukan langkah antisipasi, baik terhadap ancaman yang kian meningkat di kawasan maupun kemungkinan ketidakkonsistenan sikap AS."

Tatsumi mencatat bahwa Jepang tidak sedang mengembangkan kekuatan ekspedisioner seperti Amerika Serikat, melainkan berfokus pada pertahanan dalam negeri—termasuk penimbunan logistik, kapasitas industri, dan kesiapan pasukan.

Hornung menambahkan bahwa upaya Jepang pada dasarnya merupakan modernisasi kekuatan yang sudah ada—semuanya dalam batasan hukum dan politik yang berlaku.

Bahkan kemampuan seperti rudal jarak jauh dirancang untuk tujuan serangan balasan (counter-strike), ujarnya.

"Para pengkritik Jepang mungkin akan menyoroti bahwa rudal jarak jauh melampaui batas-batas tertentu; namun jika melihat... bagaimana rudal tersebut akan digunakan, penggunaannya terbatas pada strategi 'serangan balasan', yang berarti hanya dapat digunakan setelah Jepang diserang," kata Hornung.Pemerintah Jepang, dalam buku putih pertahanan terbarunya, terus menekankan "kebijakan yang semata-mata berorientasi pada pertahanan", serta prinsip-prinsip lama seperti kendali sipil atas militer dan sikap non-nuklir.

6. Hadapi Ancaman Baru

Tokyo sedang menyesuaikan kekuatannya untuk menghadapi ancaman baru yang terlihat dalam konflik seperti di Ukraina dan Timur Tengah, kata Dr. Hornung, seraya menunjuk pada penggunaan drone serta kemampuan pertahanan udara dan rudal yang lebih tangguh.

Buku putih pertahanan terbaru pemerintah menegaskan perlunya beradaptasi dengan "cara-cara peperangan baru", khususnya dengan mencatat peran sistem tanpa awak yang semakin besar di medan perang.

Tatsumi mengatakan sistem semacam itu, bersama dengan kecerdasan buatan dan teknologi otonom, juga dapat membantu Jepang mengatasi masalah penuaan populasi dan menyusutnya jumlah personel militer.

Pada saat yang sama, Tokyo memperkuat basis industri pertahanannya—yang dipandang krusial untuk menjaga kesiapan militer dalam jangka panjang. Pemerintah telah meningkatkan pendanaan bagi perusahaan rintisan (startup) serta penelitian ilmiah di bidang produksi dan teknologi persenjataan. Pemerintah juga telah melonggarkan pembatasan ekspor pertahanan yang telah lama berlaku, sehingga membuka peluang untuk memasok peralatan seperti kapal perang dan rudal kepada negara-negara mitra.

Basis industri pertahanan yang lebih kuat akan membantu Jepang membangun kemampuan untuk mempertahankan wilayahnya dalam jangka waktu yang panjang, ujar Tatsumi.