6 Fakta Aliansi Mekkah, Persatuan antara Raja Militer Eropa, Sultan Minyak dan Pemilik Senjata Nuklir

Arab Saudi, Pakistan, dan Turki telah menandatangani pakta pertahanan bersama di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Kesepakatan yang disebut sebagai Perjanjian Pencegahan Bersama Mekkah ini ditandatangani di kota suci Mekkah, Arab Saudi, pada hari Jumat oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

6 Fakta Aliansi Mekkah, Persatuan antara Raja Militer Eropa, Sultan Minyak dan Pemilik Senjata Nuklir

1. Melawan Segala Bentuk Agresi

Pakta ini bertujuan untuk memberikan pencegahan kolektif terhadap segala bentuk agresi dengan menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya, demikian pernyataan bersama para pihak terkait.

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa kesepakatan pertahanan bersama yang ditandatangani tersebut "berlandaskan pada hubungan sejarah yang telah lama terjalin di antara ketiga negara, didasarkan pada ikatan persaudaraan dan solidaritas Islam yang kuat yang menyatukan mereka, serta dibangun di atas kepentingan strategis bersama dan kerja sama pertahanan yang telah lama ada."

Kesepakatan ini mencerminkan "komitmen bersama ketiga negara untuk semakin memperkuat keamanan kolektif serta mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan maupun di luar kawasan, demi mewujudkan masa depan yang aman dan sejahtera," tambah pernyataan tersebut. Kesepakatan ini tercapai sehari setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang didampingi oleh panglima militer yang berpengaruh Asim Munir, tiba di Arab Saudi dan menunaikan ibadah umrah di Mekkah.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga bertolak ke Arab Saudi pada hari Jumat untuk bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.

2. Israel Makin Agresif, Iran Tak Terkalahkan

Kesepakatan pertahanan antara Ankara, Riyadh, dan Islamabad ini telah dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu. Negosiasi dimulai tak lama setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan dimulainya genosida oleh Israel di Gaza, serta semakin intensif di tengah perang yang sedang berlangsung antara AS dan Israel melawan Iran.

Meskipun Turki dan Pakistan sejauh ini tidak terdampak langsung oleh ketegangan di kawasan tersebut, Arab Saudi—yang menampung aset dan infrastruktur militer AS—telah menjadi sasaran serangan Iran dan sekutunya, kelompok Houthi di Yaman. Teheran juga telah menyerang negara-negara Teluk lainnya serta Yordania, yang juga menampung aset militer AS.Namun, ketiga negara tersebut sangat mengkhawatirkan dampak dari perang Iran serta pengaruh—dan serangan—Israel yang kian meluas di kawasan itu. Israel telah menduduki sekitar seperlima wilayah Lebanon dengan dalih menargetkan basis-basis kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, yang juga didukung oleh Iran. Sementara itu, kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak dituduh melancarkan serangan pesawat nirawak (drone) ke Arab Saudi, dan mereka sendiri juga telah menjadi sasaran serangan dari Amerika Serikat dan Israel.

Melaporkan dari Ankara, Turki, koresponden Al Jazeera Resul Serdar mengatakan bahwa menurut para pejabat setempat, eskalasi ketegangan regional memang telah mendorong negara-negara tersebut untuk bersatu.

"Situasi pasca-7 Oktober telah mengubah kawasan ini secara drastis, terutama akibat tindakan dan ekspansionisme Israel. Kini, terdapat pula krisis di Selat Hormuz dan serangan yang terus berlanjut terhadap Iran, serta respons Iran terhadap negara-negara di kawasan tersebut," ujarnya.

"Jadi, ada berbagai faktor kebutuhan yang saling bertemu dan mendesak ketiga negara besar ini untuk bersatu serta menandatangani perjanjian yang mengikat ini," tambahnya.

Pada tanggal 19 Maret tahun ini, menteri luar negeri Turki, Pakistan, dan Arab Saudi bertemu di Riyadh dalam sebuah KTT Islam, di mana mereka membahas seperti apa bentuk kesepakatan keamanan bersama yang mungkin terjalin.

Sebelum pertemuan ini, pada bulan September 2025, Pakistan dan Arab Saudi juga telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Perjanjian tersebut muncul menyusul serangan Israel terhadap ibu kota Qatar, Doha, pada tanggal 9 September 2025.

3. Adanya Ketidakstabilan Jangka Panjang

Ozgur Unluhisarcikli, direktur pelaksana kantor German Marshall Fund of the United States untuk wilayah Eropa Selatan dan sekitarnya sekaligus direktur regional untuk Turki, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kesepakatan pertahanan ini mencerminkan keinginan yang kian besar akan otonomi strategis regional yang lebih luas di saat kepercayaan terhadap tatanan keamanan yang ada saat ini telah memudar.

"Ketiga negara tersebut juga memiliki pandangan yang secara umum berpusat pada negara mengenai stabilitas kawasan. Terlepas dari perbedaan di antara mereka, mereka cenderung memandang pemerintahan pusat yang kuat, integritas wilayah, dan institusi negara yang berfungsi baik sebagai fondasi ketertiban, sementara mereka melihat fragmentasi negara, konflik sipil, dan pemberdayaan aktor non-negara sebagai sumber ketidakstabilan jangka panjang," ujarnya.

4. Perpaduan Raja Militer Eropa, Sultan Minyak dan Pemilik Senjata Nuklir

Kesepakatan trilateral ini dipahami sebagai pengembangan dari pakta yang sudah ada antara Ankara dan Islamabad. Menurut para analis, kesepakatan ini akan memanfaatkan kekuatan militer dan finansial masing-masing negara. Turki memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO, Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar di dunia, dan Pakistan merupakan satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir.Unluhisarcikli mengatakan bahwa ketiga mitra tersebut membawa kekuatan yang saling melengkapi, "termasuk kapabilitas industri pertahanan Turki, kekuatan finansial dan pengaruh Arab Saudi, serta pengalaman militer dan kemampuan penangkalan strategis Pakistan."

"Perlu dicatat bahwa ini merupakan kerangka kerja untuk koordinasi strategis, militer, dan industri pertahanan yang lebih erat di antara tiga kekuatan regional yang berpengaruh, dan bukan pakta pertahanan bersama yang dapat disandingkan dengan NATO," tambahnya.

Murat Aslan, seorang profesor madya bidang politik internasional di Universitas Hasan Kalyoncu di Gaziantep, Turki, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pakta ini juga diperkirakan akan mencakup aspek "peningkatan kapasitas". "Kita tahu bahwa selama beberapa dekade Arab Saudi bergantung pada impor produk pertahanan, senjata, atau peralatan—terutama dari Amerika Serikat. Kita juga tahu bahwa hal itu tidak efisien secara biaya, sehingga mereka perlu membangun sektor pertahanan sendiri di dalam negeri," ujar Aslan.

"Turki dan Arab Saudi menghadapi dua isu yang sama: Pertama, terkait Iran—dan Anda bisa menambahkan Pakistan ke dalam daftar ini... mereka berbagi perbatasan, dan ada kekhawatiran besar di kalangan pihak Saudi bahwa Iran dapat berdampak pada keamanan mereka; jadi, pakta ini akan turut memperkuat keamanan mereka," tambahnya.

5. Iran Was-was

Namun, anggota parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, mengkritik pakta tersebut melalui sebuah unggahan di platform X pada hari Jumat.

"Pihak Saudi harus sadar bahwa kesepakatan di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan menjamin keamanan mereka, sama halnya seperti ketergantungan sepihak pada Amerika selama bertahun-tahun yang juga tidak memberikan keamanan bagi mereka," tulisnya.

"Perbaikilah kebijakan kalian agar tidak perlu mengemis keamanan dari pihak lain."

6. Dominasi Israel Akan Melemah

Sejauh ini, baik kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun Kementerian Luar Negeri Israel belum memberikan komentar mengenai pakta pertahanan baru antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan tersebut.Seorang pejabat Turki mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Jumat bahwa kesepakatan antara ketiga negara itu bersifat defensif dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu. Kesepakatan ini juga terbuka bagi negara-negara kawasan lainnya.

Kendati demikian, ketiga negara tersebut diketahui memiliki kekhawatiran khusus mengenai pengaruh Israel serta meningkatnya serangan di kawasan tersebut belakangan ini. Pada awal Juli, saat berbicara bersama Sharif dari Pakistan di Istanbul, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa upaya perdamaian di Timur Tengah tidak akan berhasil tanpa dukungan kawasan, seraya menambahkan bahwa Israel tidak boleh dibiarkan "mengacaukan" kesepakatan antara AS dan Iran.

"Kami memantau dengan saksama upaya pemerintah Israel untuk mengacaukan kesepakatan (AS-Iran) tersebut... Pemerintah Israel saat ini, yang kecanduan perang, tidak boleh dibiarkan kembali menenggelamkan wilayah kita dalam aroma mesiu dan darah," ujarnya.

Pemimpin Turki tersebut telah berulang kali menuduh Israel berusaha menggagalkan Nota Kesepahaman AS-Iran, yang ditandatangani pada 17 Juni untuk menghentikan pertempuran dan memberikan waktu bagi negosiasi.

Erdogan juga telah berulang kali mengecam serangan Israel di Gaza, Lebanon, dan Suriah.

Sementara itu, Pakistan telah mengecam perang genosida Israel terhadap Gaza—di mana lebih dari 71.000 orang tewas akibat serangan sejak Oktober 2023, termasuk lebih dari 1.000 orang sejak pengumuman gencatan senjata yang ditengahi AS tahun lalu. Pakistan juga mengecam gagasan apa pun mengenai konsep "Israel Raya". Namun, dalam konflik antara AS-Israel dan Iran, Pakistan mengambil peran sebagai mediator, berupaya mencegah terjadinya perang regional.

Presiden AS Donald Trump telah lama berharap dapat membujuk Arab Saudi untuk menandatangani apa yang disebut sebagai Kesepakatan Abraham, yang bertujuan menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Muslim. Akan tetapi, Arab Saudi juga berulang kali mengecam tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, serta menegaskan tidak akan melakukan normalisasi tersebut sampai ada jalan yang jelas menuju pembentukan negara Palestina—sesuatu yang ditentang keras oleh pemerintah Israel saat ini.

Dalam laporan tertanggal 20 Juli, Yasmine Farouk—direktur proyek untuk kawasan Teluk dan Semenanjung Arab di International Crisis Group—menulis bahwa hubungan pertahanan yang lebih erat antara Turki, Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir mencerminkan kesadaran yang dicapai dengan susah payah oleh keempat negara tersebut bahwa "keamanan di kawasan mereka tidak bisa lagi dibiarkan bergantung pada persaingan antara AS dan Israel di satu sisi, serta Iran di sisi lain."

"Banyak pejabat di negara-negara tersebut telah sampai pada kesimpulan ini bahkan sebelum AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari." "Namun, perang dan aksi balasan Iran yang menyusul—termasuk serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap negara-negara Arab Teluk serta penutupan Selat Hormuz—memberikan dorongan baru yang mendesak bagi hal tersebut," ujarnya.

Akan tetapi, ia mencatat bahwa sejumlah komentator dan pejabat Israel maupun AS menggambarkan dinamika keamanan bersama negara-negara tersebut sebagai "blok negara-negara Sunni yang anti-Israel atau anti-Israel/UEA".

Pada bulan Februari tahun ini, dalam sebuah konferensi di Yerusalem, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyebut Turki sebagai "Iran yang baru" dan menyatakan bahwa Ankara berupaya memengaruhi Arab Saudi agar berbalik melawan Israel serta membangun poros Sunni yang bermusuhan bersama Pakistan.