5 Pekerja Bangunan Dibunuh OPM, DPR Desak TNI-Polri Tangkap Pelaku

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengecam pembunuhan lima pekerja bangunan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Ia mendesak aparat TNI-Polri untuk menangkap para pelaku.

Mafirion mengatakan, insiden pembunuhan warga sipil oleh OPM bukan kali pertama terjadi. Ia meminta pemerintah untuk menjamin rasa keamanan bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua.

"Mau sampai kapan konflik ini terus terjadi dan mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik? Kami meminta pemerintah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua," kata Mafirion dikutip, Rabu (5/8/2026).

Baca juga: Tragis! 5 Pekerja di Tolikara Tewas Ditembak KKB

Mafirion mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sekaligus mendapatkan perlindungan dan keselamatan saat menjalankan pekerjaannya. Menurutnya, para pekerja bangunan yang bertugas di wilayah konflik tidak seharusnya dibayangi rasa takut akan ancaman kekerasan.

"Rasa aman dalam bekerja merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara tidak boleh membiarkan para pekerja sipil yang sedang mencari nafkah justru menjadi sasaran kekerasan. Jika keselamatan mereka tidak terjamin, siapa yang berani bekerja membangun Papua?" ujarnya.

Ia mengingatkan, serangan terhadap pekerja sipil tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak luas terhadap percepatan pembangunan di Papua. Para pekerja yang menjadi korban merupakan warga sipil yang sedang membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

"Apabila para pekerja sipil terus menjadi sasaran, maka proyek-proyek pembangunan akan terganggu bahkan bisa terhenti. Akibatnya, masyarakat Papua yang justru akan dirugikan karena akses jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya menjadi terlambat atau bahkan mandek. Keamanan pekerja adalah syarat utama agar pembangunan dapat berjalan," tegasnya.

Kendati demikian, Mafirion meminta pemerintah tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja sipil yang bertugas di daerah rawan konflik. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih komprehensif melalui penguatan pengamanan di lokasi proyek, pemetaan wilayah rawan, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaksana proyek, serta evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan bagi para pekerja."Kami meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di saat yang sama, pemerintah harus memiliki skema perlindungan yang jelas bagi pekerja sipil di wilayah konflik. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman kepada warganya yang sedang membangun masa depan Papua," pungkasnya.

Sekadar informasi, lima pekerja proyek pembangunan jalan di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, tewas dibantai kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Minggu (2/8/2026). Lima orang pekerja lainnya berhasil lolos dari aksi keji kelompok yang juga menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut di sekitar kawasan Kali Kabur, Distrik Kanggime.

Penyerangan terjadi di kamp PT SHJ, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Para pelaku menyerang saat para pekerja sedang beristirahat. Kelima korban merupakan warga sipil yang tengah mengerjakan proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Korban meninggal dunia masing-masing berinisial AS EA, ACR, dan B sudah evakuasi ke RSUD Mulia serta RSUD Karubaga, Kabupaten Tolikara. Satu korban lainnya merupakan masyarakat asli Papua yang masih dalam proses identifikasi.

Sementara lima korban selamat masing-masing berinisial WR, SS, HM, SU, dan JJM. Mereka dievakuasi Satgas Damai Cartenz-2026 ke RSUD Mulia untuk mendapatkan perawatan medis.