Karhutla Kalteng Makin Meluas, Lahan Terbakar Tembus 3.069 Hektare

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Penguatan sinergi tersebut dilakukan guna memastikan penanganan karhutla, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat berlangsung secara efektif.

Kepala BNPB Suharyanto, mengatakan penguatan koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah meluasnya dampak karhutla yang tengah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca juga: Antisipasi Kemarau Panjang, Polri Kerahkan Personel ke Titik Rawan Karhutla

Berdasarkan data terbaru, luas lahan yang terdampak kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat mencapai 3.069,52 hektare. Kondisi tersebut menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi prioritas dalam penanganan karhutla, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut yang memiliki karakteristik mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

"Ini merupakan perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami dari kementerian/lembaga, TNI, dan Polri, serta Pemerintah Daerah bergerak sesuai tugas pokok masing-masing. BNPB yang diamanatkan memegang komando saat tanggap dan siaga darurat turun langsung untuk memastikan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah berjalan optimal,” ujar Kepala BNPB saat memberikan keterangan pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026) malam.

Penguatan koordinasi melalui rapat koordinasi tersebut juga menjadi langkah antisipatif menghadapi puncak fenomena El Nino yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Baca juga: Antisipasi El Nino Godzilla, Perlu Langkah Cepat Cegah Karhutla dengan Kampanye Masif

Menyikapi kondisi tersebut, Kepala BNPB menekankan agar seluruh unsur yang terlibat terus mengoptimalkan operasi gabungan penanganan karhutla melalui satgas darat maupun udara. Selain itu, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga akan diperkuat dengan adanya penambahan armada pesawat untuk mempercepat pengendalian kebakaran dan meminimalkan potensi meluasnya titik api.

Saat ini, dukungan operasi Satgas Udara Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah oleh BNPB terdiri dari heli patroli sebanyak dua unit, heli waterbombing tiga unit, dan pesawat jenis caravan untuk OMC. “OMC ini yang perlu ditambah karena sekarang di Kalimantan Tengah ini masih ada awan hujan, pertumbuhan awan hujan, dan ini kita sepakat nanti untuk dimaksimalkan,” terang Kepala BNPB.

Pada rapat koordinasi tersebut, sejumlah titik prioritas penanganan karhutla telah diidentifikasi, di antaranya Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau dan Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya. Pemprov Kalteng sebelumnya telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Kepala BNPB menjelaskan bahwa penanganan di area Tumbang Nusa menjadi prioritas utama beberapa waktu ke depan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan lalu lintas jalan lintas kabupaten/kota.

"Tadi dipaparkan bahwa ada kebakaran yang mendekati jalan di area Tumbang Nusa. Ini akan kita intervensi secara serius. Seluruh armada pesawat Water Bombing akan kita prioritaskan ke titik tersebut, dikombinasikan dengan OMC untuk memicu hujan deras," tegas Kepala BNPB.

Selain memperkuat upaya penanganan karhutla, Kepala BNPB juga meminta pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait untuk meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi puncak El Nino dan kekeringan. Upaya tersebut dilakukan dengan terus memantau perkembangan iklim dan cuaca, mengintensifkan patroli di wilayah rawan karhutla, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.

Di samping itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyediaan sarana air bersih, seperti pembangunan sumur bor, pipanisasi jaringan air bersih, maupun distribusi air menggunakan mobil tangki, sehingga kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi selama musim kemarau.