Why Nations Fail? Transisi Kehancuran Menuju Kejayaan

Salim Ketua Dewan pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

SEJARAH umat manusia adalah panggung pasang surut peradaban, di mana garis batas antara kejayaan suatu bangsa dan jurang kehancurannya sering kali ditentukan oleh kualitas tata kelolanya. Mengapa sebuah negara gagal, sementara yang lain berhasil tegak berdiri memahat kemakmuran?

Jawabannya melintasi ruang dan waktu, mempertemukan pisau analisis modern barat dengan kearifan profetik timur. Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam mahakaryanya, Why Nations Fail, menegaskan bahwa kemunduran sistemis lahir dari institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif sebuah kondisi di mana kekuasaan dan kekayaan hanya diperas untuk memuaskan syahwat segelintir elite penguasa.

Jauh berabad-abad sebelumnya, Nusantara telah mencium aroma pembusukan sosiopolitik ini melalui Pitutur Jangka Jayabaya. Ramalan kuno tersebut secara presisi menjabarkan datangnya zaman Kalabendu (zaman sengsara), sebuah era kegelapan moral ketika hukum dipermainkan, kebenaran dijungkirbalikkan, dan rakyat kecil dipaksa meratap di tanah airnya sendiri.

Hari ini, paradoks tersebut nyata membentang di hadapan kita. Di tengah megahnya retorika pembangunan, denyut nadi kehidupan masyarakat kecil di Indonesia justru terasa semakin tercekik dan meranggas. Impian luhur yang diletakkan para pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945 kian hari kian mengalami distorsi struktural. Amandemen demi amandemen yang terjadi dinilai telah bergeser menjauhi kompas moral aslinya, mengaburkan tujuan suci bernegara: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika konstitusi tidak lagi menjadi perisai bagi kaum papa, melainkan instrumen legalisasi kepentingan oligarki, maka sebuah bangsa sedang berjalan dengan mata tertutup menuju ambang kepunahan peradaban. Namun, kegelapan malam terdalam justru menjadi penanda bahwa fajar akan segera menyingsing. Teori kontrak sosial menegaskan bahwa kedaulatan sejati tidak pernah berada di kursi-kursi empuk kekuasaan, melainkan di tangan rakyat yang sadar akan hak-hak kemanusiaannya.

Transisi dari kehancuran Kalabendu menuju kejayaan Kalasuba bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan buah dari keberanian kolektif untuk meruntuhkan sekat-sekat ekstraktif dan membangun fondasi inklusif yang berkeadilan. Tatkala seluruh elemen bangsa bangkit untuk menuntut hak atas kesejahteraan dan kecerdasan, di situlah takdir baru Indonesia sedang ditulis. Kita tidak sedang meratapi keruntuhan; kita sedang menyiapkan sebuah fajar baru di mana keadilan sosial bukan lagi sekadar pemanis teks konstitusi, melainkan realitas hidup yang menghidupkan seluruh jiwa bangsa.

Kualitas kepemimpinan dan tata kelola merupakan parameter krusial yang membandingkan karakter penguasa dalam menentukan arah nasib sebuah bangsa. Ketika sebuah negara terjerembap ke dalam jurang kemunduran, akar masalahnya selalu bermuara pada bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan dipertahankan. Dalam perspektif ekonomi-politik modern, buku Why Nations Fail memberikan jawaban ilmiah yang sangat lugas mengenai fenomena ini.

Daron Acemoglu dan James A. Robinson berfokus pada apa yang mereka sebut sebagai Institusi Politik Ekstraktif. Ini adalah sebuah sistem tata kelola kelam di mana kekuasaan negara terpusat secara absolut di tangan segelintir elite yang korup dan serakah. Bukannya mendistribusikan kemakmuran, institusi ini justru tega memeras keringat rakyat demi memperkaya lingkaran kekuasaan mereka sendiri. Pengabaian terhadap hak-hak publik dan manipulasi regulasi demi keuntungan pribadi secara perlahan meretakkan fondasi sosial, ekonomi, hingga pada akhirnya meruntuhkan negara tersebut dari dalam.

Secara luar biasa, fenomena kehancuran institusional yang dijabarkan lewat teori barat modern tersebut berkelindan erat dengan ramalan sosiopolitik Nusantara kuno. Jangka Jayabaya telah jauh-jauh hari menggambarkan situasi kritis ini secara gamblang sebagai era Kalabendu atau Zaman Sengsara. Karakteristik utama dari zaman kegelapan moral ini dilukiskan lewat pitutur luhur, “wong bener tenger-tenger, wong salah bungah-bungah”, sebuah kondisi ironis di mana orang-orang yang benar dan jujur justru tertekan, tersisih, serta ketakutan, sementara para pelaku kesalahan dan koruptor bebas bersuka ria di atas penderitaan publik. Puncak dari kerusakan tata kelola ini dirangkum dalam frasa “ratu nggendring, kawula nangis”, yang berarti pemimpin bertindak egois, tuli terhadap jeritan massa, sehingga membuat rakyat kecil menangis dalam kesengsaraan. Sastra Jawa kuno ini menjadi sebuah metafora sempurna sekaligus cermin kuno untuk menggambarkan kebobrokan institusi politik korup yang hari ini kita kenal sebagai sistem ekstraktif oligarki.

Membaca realitas tersebut, transisi dari kegelapan tata kelola menuju fajar kejayaan mutlak membutuhkan perombakan radikal pada parameter berikutnya: penegakan hukum dan keadilan sosial. Dalam tesis Acemoglu dan Robinson, keruntuhan negara hanya bisa ditangkal jika bangsa tersebut berani bermigrasi menuju Institusi Politik dan Ekonomi Inklusif. Institusi inklusif menciptakan sebuah sistem tepercaya di mana hukum tegak berdiri secara mandiri tanpa intervensi, hak-hak sipil dijamin secara mutlak, dan aturan main berlaku setara bagi seluruh lapisan masyarakat sipil (rule of law).

Ketika institusi berubah menjadi inklusif, monopoli kekuasaan para oligarki akan runtuh, membuka jalan bagi inovasi dan partisipasi publik yang luas. Hukum tidak lagi menjadi senjata penguasa untuk memukul lawan politik atau tameng legalitas untuk merampas hak kaum papa, melainkan kembali pada khitah hakikinya sebagai instrumen tertinggi yang melindungi dan memanusiakan setiap warga negara.

Pergeseran struktural dari watak ekstraktif menuju inklusif ini menemukan pembenaran spiritual dan kulturalnya dalam fase akhir ramalan Nusantara kuno. Jangka Jayabaya menegaskan bahwa badai kemunduran di zaman Kalabendu tidak akan berlangsung selamanya, melainkan sebuah siklus mutlak yang akan melahirkan titik balik sejarah. Transisi emas ini ditandai dengan munculnya kepemimpinan simbolis Satrio Piningit atau Ratu Adil sebuah representasi dari bangkitnya kesadaran kolektif dan figur pemimpin yang membawa payung keadilan sejati. Kehadirannya memutus rantai penderitaan rakyat dengan menegakkan kembali moralitas publik yang sempat runtuh.

Di bawah kepemimpinan yang adil dan inklusif ini, roda peradaban berputar memasuki era Kalasuba atau Zaman Gembira, di mana penegakan hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan merata menaungi seluruh elemen bangsa. Kombinasi antara sains ekonomi-politik modern dan kearifan lokal ini mengirimkan pesan kuat: bahwa kejayaan sebuah bangsa bukanlah pemberian gratis dari sejarah, melainkan buah dari perjuangan tanpa lelah untuk merebut kembali keadilan dari cengkeraman keserakahan.Ketika keadilan hukum berhasil direbut kembali, gerbang berikutnya yang harus dibuka lebar adalah parameter kemakmuran ekonomi dan distribusi kekayaan. Parameter vital ini mengukur sejauh mana akses ekonomi dibongkar dari monopoli elite agar bisa diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Buku Why Nations Fail memberikan fondasi teoritis yang kokoh bahwa kemakmuran jangka panjang sebuah bangsa hanya akan tercipta melalui hadirnya Institusi Ekonomi Inklusif. Di dalam sistem yang inklusif ini, negara hadir untuk menjamin hak milik pribadi, menyediakan kesempatan kerja yang adil, serta memberikan insentif yang aman bagi setiap individu untuk terus berinovasi dan berkarya.

Tatkala rakyat kecil tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa jerih payahnya akan dirampas oleh keserakahan oligarki, maka energi kreatif dan produktivitas nasional akan meledak secara dahsyat, menggerakkan roda ekonomi dari level akar rumput menuju panggung dunia. Kejayaan ekonomi berbasis keadilan inilah yang berabad-abad lalu diprediksi dengan sangat indah oleh Jangka Jayabaya sebagai fajar zaman Kalasuba atau Zaman Gembira.

Ramalan luhur ini menggambarkan sebuah masa keemasan pasca-krisis sosiopolitik yang dicirikan oleh frasa filosofis, “karang bunder kapageran tatanan”. Kalimat ini melambangkan sebuah pengelolaan wilayah dan tata ruang ekonomi yang tertib, di mana regulasi dibuat demi melindungi ruang hidup rakyat sipil, bukan untuk menggusurnya.

Di bawah kepemimpinan yang bersih, berintegritas, dan terbebas dari jerat KKN, tata ekonomi yang adil akan tercipta sehingga masyarakat dapat mengecap kemakmuran secara merata. Ini adalah manifesto perubahan yang sangat kuat bagi kita hari ini: bahwa keluar dari jurang kemunduran bukanlah utopia. Tatkala sebuah bangsa berani merombak institusinya menjadi inklusif dan memeluk kembali tata kelola yang bersih, maka kemakmuran sejati bukan lagi sekadar impian di atas kertas konstitusi, melainkan takdir kejayaan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, di tengah kepungan krisis multidimensi ini, arah kompas perjuangan kita harus kembali pada satu titik pundak sejarah: mengembalikan sebuah embrio konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati, bumi Nusantara dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa melimpah ruah, namun ironisnya, institusi dan lembaga negara kita tegak berdiri dalam kerapuhan yang nyata akibat gurita korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), jelas ini ulah penyimpangan amanah bernegara. Kita harus sadar bahwa kekayaan alam tidak akan pernah mampu menyelamatkan sebuah bangsa jika tata kelolanya dikerogoti dari dalam.

Melalui tahapan radikal yang dimulai dari bina negara yakni membangun kembali karakter pemimpin dan fondasi lembaga yang inklusif serta dilanjutkan dengan nata negara menata ulang seluruh regulasi demi kemaslahatan rakyat kecil Indonesia harus bersiap menghadapi ujian sejarahnya. Pilihannya hari ini berada di tangan kita bersama: membiarkan ketidakadilan ini terus berjalan menuju kehancuran mutlak, atau bangkit bersatu merebut kembali kedaulatan untuk menjemput fajar kejayaan yang hakiki. Wahai seluruh rakyat Indonesia, mari rapatkan barisan, ketuk kembali pintu kesadaran kolektif kita, karena masa depan republik ini tidak ditentukan oleh kemurahan hati para oligarki, melainkan oleh keberanian jemari kita sendiri yang menulis ulang takdir kejayaan di tanah air tercinta!... “Suro Diro Joyo Diningrat, Lebur Dening Pangastuti,”