Dirjen Bina Adwil Kemendagri MInta Kepala Daerah Pimpin Percepatan Penanggulangan TBC

Percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) membutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang kuat serta kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sebab TBC bukan semata persoalankesehatan, melainkan isu pembangunan yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang dirangkaikan dengan Rakorpusda Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Berkelanjutan di Malang, Kamis (30/7/2026).

Sebelum rapat, Safrizal bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benyamin Paulus Octavianus dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat serta jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan para peserta melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Cisadea, Kota Malang.

Baca juga: Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi penanganan TBC di Kota Malang yang dinilai sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian TBC. Berbagai inovasi layanan, mulai dari penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien hingga penguatan jejaring layanan kesehatan, menjadi praktik baik yang diharapkan dapat direplikasi oleh daerah lain.Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, serta pejabat dari Kemendagri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, pemerintah daerah, hingga camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, PKK, Posyandu, dan kader TBC dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Safrizal mengajak pemerintah daerah memanfaatkan pengalaman berbagai negara yang sukses menekan angka TBC. Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil mengendalikan TBC hanya melalui layanan kesehatan. Keberhasilan tersebut lahir dari perpaduan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang efektif, inovasi, pembiayaan yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor.

Safrizal mencontohkan sejumlah praktik baik yang dapat diadaptasi Indonesia. Kuwait dan Arab Saudi memperkuat pencegahan melalui pengelolaan mobilitas penduduk, China dan Myanmar mengembangkan penemuan kasus aktif berbasis komunitas, Ethiopia memperkuat layanan kesehatan primer hingga tingkat desa, sementara Taiwan dan Qatar memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan. Di sisi lain, India, Brasil, dan Afrika Selatan mengintegrasikan perlindungan sosial dengan inovasi medis dalam pengendalian TBC.

Lihat video: Indonesia Peringkat 2 TBC di Dunia, Kemenkes Benahi BPJS

Safrizal juga membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Menurutnya, keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi menjadi bukti bahwa tantangan besar dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Pengalaman penanganan Covid-19 membuktikan bahwa ketika seluruh unsur pemerintah bergerak dalam satu komando, didukung kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, tantangan sebesar apa pun dapat dihadapi bersama. Semangat kolaborasi yang sama harus kita hadirkan dalam percepatan penanggulangan TBC,” ujar Safrizal.Safrizal meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota memimpin langsung upaya percepatan penanggulangan TBC di wilayah masing-masing.

“Saya minta agar para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk memimpin langsung kolaborasi lintas sektor ini di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah harus memastikan terbentuk dan berfungsinya Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC atau Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TBC) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh ini.

Safrizal menambahkan, keberhasilan eliminasi TBC akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan program lintas perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas. Dengan sinergi tersebut, target eliminasi TBC nasional diyakini dapat dicapai secara lebih cepat dan berkelanjutan