Raih Doktor di Unair, Pangi Chaniago Tawarkan Model Baru Jelaskan Split Ticket Voting di Indonesia

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago meraih gelar doktor pada Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya setelah mempertahankan disertasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi split ticket voting pada Pemilu Serentak 2019. Adapun ujian terbuka digelar di Unair Surabaya, Senin (20/7/2026).

Pendiri Voxpol Center Research and Consulting ini Pangi memaparkan disertasi berjudul Suatu Studi tentang Faktor-Faktor yang Memengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur di bawah bimbingan Promotor Prof. Mohammad Asfar dan Kopromotor Prof. Ramlan Surbakti.

Pangi membeberkan split ticket voting merupakan perilaku pemilih yang memberikan suara kepada satu partai politik pada pemilu legislatif, tetapi memilih pasangan calon presiden (capres) yang tidak didukung partai tersebut. Dia berpendapat, fenomena itu menjadi penting dikaji karena Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak.

Baca juga: Mantan Wakapolri Oegroseno Dipanggil soal Dugaan Korupsi Lahan, Kortastipikor: Masih Penyelidikan

"Penelitian ini berangkat dari keterbatasan teori split ticket voting yang banyak dikembangkan dalam konteks Amerika Serikat. Model tersebut belum tentu sesuai dengan Indonesia yang menganut sistem presidensial multipartai dengan koalisi yang cair," ujarnya.

Adapun penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 1.600 responden, masing-masing 800 responden di Sumatera Barat dan 800 responden di Nusa Tenggara Timur (NTT). Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).

Hasil penelitian menunjukkan tingkat split ticket voting di Sumatera Barat mencapai 37,5 persen, lebih tinggi dibandingkan NTT yang sebesar 20,2 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan pemilih di kedua daerah berbeda sehingga faktor yang memengaruhi perilaku memilih juga tidak sama.

Penelitian menguji empat variabel utama, yakni identifikasi partai (party identification atau Party-ID), orientasi isu, personalisasi kandidat, dan orientasi persamaan kepentingan. Hasilnya, Party-ID terbukti berpengaruh negatif terhadap split ticket voting di kedua wilayah.

Semakin kuat kedekatan psikologis pemilih dengan partai politik, semakin kecil kecenderungan mereka membagi pilihan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sementara itu, orientasi isu menunjukkan pengaruh yang berbeda. Di Sumatera Barat, perhatian terhadap isu politik justru meningkatkan kecenderungan pemilih melakukan split ticket voting. Sebaliknya, di NTT, orientasi isu memperkuat konsistensi pilihan sehingga menurunkan kecenderungan pembelahan suara.

Perbedaan juga ditemukan pada orientasi persamaan kepentingan. Di Sumatera Barat, kesamaan kepentingan antara pemilih dengan partai atau kandidat memperkuat konsistensi pilihan politik.

Akan tetapi, di NTT, faktor tersebut justru mendorong pemilih membagi pilihan karena partai legislatif dan pasangan capres dipersepsikan mewakili kepentingan yang berbeda. Sebaliknya, personalisasi kandidat tidak berpengaruh signifikan terhadap split ticket voting di kedua provinsi. "Keputusan pemilih lebih banyak ditentukan oleh Party-ID, isu, dan persamaan kepentingan daripada daya tarik figur kandidat," kata Pangi.

Penelitiannya juga menemukan bahwa orientasi persamaan kepentingan menjadi variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara Party-ID dan split ticket voting. Di Sumatera Barat, variabel tersebut memperkuat pengaruh Party-ID dalam menekan pembelahan suara, sedangkan di NTT justru meningkatkan kecenderungan pemilih membagi pilihan.

Pangi mengatakan bahwa kebaruan penelitiannya terletak pada pengembangan model split ticket voting yang lebih sesuai dengan karakter demokrasi presidensial multipartai di Indonesia. Penelitiannya itu juga menunjukkan bahwa faktor yang sama dapat menghasilkan pengaruh berbeda bergantung pada karakter sosial-politik masing-masing daerah.

Pangi menyimpulkan bahwa split ticket voting di Indonesia tidak semata-mata merupakan strategi pemilih untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, melainkan hasil interaksi antara loyalitas terhadap partai, orientasi isu, persamaan kepentingan, serta konteks sosial-politik di setiap wilayah.

"Karena itu, penelitian ini menawarkan model split ticket voting yang kontekstual, multidimensional, dan lebih relevan untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam demokrasi presidensial multipartai di Indonesia," pungkasnya.