Pangkas 250 BUMN, Prabowo Sebut Negara Hemat Rp50 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menyebut konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah memangkas 250 perusahaan, sehingga mampu menghemat biaya operasional negara hingga Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN terus dipangkas menjadi sekitar 350 entitas pada akhir 2027.

"Dan ada laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Rp50 triliun misal untuk gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, Rp50 triliun," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Evaluasi Jelang 2 Tahun Pemerintahan

Prabowo mengatakan pembentukan Danantara menjadi langkah strategis untuk mengonsolidasikan aset-aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai perusahaan. Menurut dia, seluruh aset tersebut kini dikelola secara profesional sebagai sovereign wealth fund dengan nilai aset yang telah melampaui USD1.000 miliar dan diproyeksikan menjadi sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Dia mengungkapkan, saat awal pemerintahannya terdapat 1.077 BUMN yang mencakup perusahaan induk beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Melalui proses merger, penutupan, dan konsolidasi yang dipimpin Danantara, jumlah tersebut telah berkurang sebanyak 250 perusahaan hingga akhir Juli 2026.

Ia mengapresiasi kinerja jajaran Danantara yang dinilai mampu menjalankan transformasi BUMN dalam waktu relatif singkat. Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara agar lebih efisien dan produktif.

Pemerintah menargetkan proses konsolidasi terus berlanjut hingga jumlah BUMN tersisa sekitar 350 perusahaan pada 31 Desember 2027. Dengan demikian, sekitar 700 entitas akan digabungkan atau ditutup sepanjang periode transformasi tersebut.

Baca Juga:Prabowo Sebut BUMN Sumber Korupsi: Kembalikan Kekayaan Rakyat

Adapun efisiensi yang dihasilkan dari perampingan perusahaan negara dapat mengurangi beban biaya rutin, seperti pengeluaran untuk direksi, komisaris, operasional kantor, hingga berbagai biaya administrasi lainnya. Dana yang dihemat tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Menurut dia potensi penghematan masih akan terus meningkat seiring berlanjutnya proses konsolidasi. Ia memperkirakan efisiensi biaya operasional BUMN pada akhir 2026 dapat mencapai Rp70 triliun hingga Rp80 triliun sehingga memperkuat ruang fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas nasional.